Jubir Jokowi Respons AHY-Ibas: Presiden Lindungi Bangsa dengan PPKM Darurat

Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman menanggapi pernyataan duo bersaudara pemimpin Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang mempertanyakan kemampuan negara menangani virus Corona.

Fadjroel menegaskan, Jokowi sudah menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi bangsa Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menerapkan PPKM Darurat.

"Presiden Joko Widodo menjalankan kewajiban konstitusional, 'Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.' Kewajiban konstitusional tersebut salah satu wujudnya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah sebagai upaya bersama untuk melindungi diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari ancaman sangat berbahaya dari penyebaran COVID-19," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7/2021).

Fadjroel menjelaskan prinsip dasar PPKM Darurat adalah menyelamatkan warga dari bahaya penyebaran virus Corona dengan penerapan protokol kesehatan. Sebab, langkah itu lah yang saat ini paling jitu mencegah penyebaran virus Corona.

Prinsip ini juga diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali pada tanggal 2 Juli 2021 serta Instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali pada tanggal 8 Juli 2021.

"Penerapan protokol kesehatan karena saat ini cara paling utama mencegah penyebaran adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu (1) memakai masker dengan benar; (2) mencuci tangan dengan sabun; (3) menjaga jarak; (4) menjauhi kerumunan, dan; (5) mengurangi mobilitas," paparnya.

Fadjroel melanjutkan, selain PPKM Darurat, upaya penyelamatan rakyat dari bahaya COVID-19 adalah program vaksinasi. Menurutnya, Jokowi telah berhasil melakukan diplomasi bilateral dan multilateral dalam pengadaan vaksin COVID-19.

"Presiden Joko Widodo telah berhasil melakukan diplomasi bilateral dan multilateral dalam pengadaan vaksin. Saat ini, per Juni 2021, Indonesia telah memiliki 93.728.400 dosis vaksin dan 45 juta orang telah divaksin," ungkap Fadjroel.

Tiga Strategi Jokowi

Fadjroel juga mengungkapkan, pemerintah juga telah menjalankan 3 strategi di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM, sejak COVID-19 mewabah. Bahkan, anggaran Rp 695,2 Triliun (2020) dan Rp 699,43 Triliun (2021) digelontorkan untuk menjalankan strategi-strategi itu.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan bahwa anggaran kesehatan di masa PPKM Darurat senilai Rp 193,93 triliun dari sebelumnya Rp 182 triliun, yang juga sudah naik dari alokasi awal Rp 172 triliun. Penambahan anggaran itu antara lain untuk pembiayaan program pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan sebanyak 230 ribuan pasien COVID-19, membayar insentif tenaga medis dan kesehatan, santunan kematian, membeli obat-obatan, dan alat pelindung diri (APD). Tambahan anggaran tersebut juga termasuk pengadaan 53,9 juta dosis Vaksin COVID-19, membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19,15 juta penduduk, dan insentif perpajakan sektor kesehatan," jelas Fadjroel.

Selain itu, kata Fadjroel, pemerintah juga sudah menyiapkan tambahan anggaran Rp 6,1 triliun untuk program bantuan sosial pada bulan Juli-Agustus 2021 dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian, juga mengalokasikan anggaran untuk program diskon listrik bagi warga.

"Sedangkan alokasi Semester I Rp 11,9 Triliun, total anggaran Rp 18 Triliun. Kemudian percepatan penyaluran melalui redesain Kebijakan BLT Desa Rp 28,8 Triliun untuk 8 juta KPM. Sedangkan percepatan penyaluran kuartal 3 awal Juli 2021 alokasi senilai Rp 28,31 Triliun untuk 10 juta KPM,
juga percepatan penyaluran Kartu Sembako pada awal Juli 2021 dengan alokasi Rp 40,19 Triliun untuk 18,8 juta KPM," ungkap dia.

"Pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran Rp 7,58 triliun untuk menanggung biaya program diskon listrik bagi sekitar 32,6 juta pelanggan, yang dalam kondisi PPKM Darurat ini diperpanjang sampai bulan September 2021," lanjut Fadjroel.

Belum lagi bantuan internet untuk pendidikan. Fadjroel mengatakan, bantuan internet untuk pendidikan masih akan berlanjut pada kuartal III dengan total penerima 27,67 juta orang.

"Bangsa Indonesia telah membuktikan kesalingpedulian dan kebersamaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mempercayai bahwa bangsa Indonesia mampu menerapkan protokol kesehatan baik selama PPKM Darurat dan setelahnya. Presiden berterimakasih atas gotong royong semua pihak, khususnya tenaga kesehatan, relawan, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan lainnya. Mari kita saling menjaga, sayangi diri kita, sayangi orang lain, serta bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19," tuturnya.

Pernyataan Ibas dan AHY

Awalnya Ibas yang bicara keras soal kemampuan Pemerintah menghadapi pandemi. Dia tidak ingin Indonesia menjadi bangsa gagal dalam penanganan pandemi Corona.

"Begini ya, COVID-19 makin 'mengganas'. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini?" kata Ibas dalam keterangan tertulis yang dibagikan Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putra, Rabu (7/7).

"Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya," imbuh dia.

Lalu AHY menyusul. Dia mengawali retorikanya dengan bicara status ekonomi Indonesia, Bank Dunia resmi mengumumkan Indonesia masuk kategori negara lower-middle income atau negara dengan penghasilan menengah ke bawah serta asesmen Bank Dunia per 1 Juli 2021 dan soal pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi USD 3.870.

Tahun lalu, GNI per kapita Indonesia berada di level USD 4.050. Capaian tersebut membuat Indonesia naik kelas menjadi upper-middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas. AHY menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak ideal. Namun, menurutnya, masalah intinya bukan pada status kelas penghasilan menengah ke bawah.

"Idealnya, kita selalu naik kelas. Jangan tinggal kelas, apalagi turun kelas. Masalah gentingnya, bukan di mana status kelas kita saat ini, tapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID?" kata AHY.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan