Jubir Wapres Jawab Isu yang Benturkan Ma'ruf Amin dengan Khofifah

Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi menjawab isu yang membenturkan Ma'ruf Amin dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Masduki menegaskan bahwa Ma'ruf Amin tidak memberikan teguran khusus kepada Khofifah mengenai penanganan pandemi Corona.

Isu ini berembus usai rapat virtual yang dipimpin oleh Ma'ruf Amin dengan Gubernur Jawa Timur dan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur. Rapat itu berlangsung pada Rabu (21/7) pekan kemarin.

Masduki menegaskan bahwa rapat itu merupakan koordinasi virtual wapres dengan seluruh pimpinan daerah di Jawa Timur. Masduki menilai isu yang membenturkan Ma'ruf Amin dan Khofifah adalah tidak benar.

"Koordinasi virtual wapres dengan Gubernur Jatim, para Bupati, Walikota dan Satgas Covid-19 se-Jatim, pada Rabu, 21 Juli 2021, diberitakan oleh sebagian media secara kurang proporsional. Sebagian media itu membangun narasi dan angle yang membenturkan Wapres dan Gubernur Khofifah secara personal dan melebihi kenyataan yang terjadi," kata Masduki dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (27/7/2021).

"Padahal, kenyataannya tidak demikian. Tidak ada teguran khusus wapres pada Gubernur Jatim, semuanya berlangsung baik-baik saja. Karena rapat koordinasi yang dilakukan wapres dengan sejumlah Gubernur pada dasarnya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan pandemi covid-19. Bahkan, banyak apresiasi yang diberikan wapres pada Gubernur Jatim," lanjutnya.

Masduki mengatakan Ma'ruf Amin secara berkala melakukan koordinasi dengan kepala daerah dalam penanganan pandemi Corona. Ma'ruf, kata Masduki selalu melakukan pemantauan mengenai testing Corona hingga penyaluran bansos yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Seperti diketahui, bahwa wapres secara intensif melakukan koordinasi penanganan Covid-19 dengan beberapa gubernur, mulai Banten (14/7), Jatim (21/7), Jabar (22/7), dan Jateng (23/7). Penting dipahami, bahwa di setiap provinsi, wapres menyampaikan monitor dan evaluasi atas beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dipacu, dikoordinasikan, dan diintensifkan. Terutama terkait empat hal: (1) penerapan PPKM Darurat, (2) 3T (testing, tracing, dan treatment), (3) Vaksinasi, dan (4) distribusi Bansos, termasuk penyerapan anggaran dan koordinasi antar gubernur, bupati/walikota, dan TNI/Polri, serta pemerintah pusat," jelasnya.

Masduki menegaskan bahwa Ma'ruf tidak hanya menyoroti penanganan Corona di Jawa Timur. Pasalnya, kata dia, Ma'ruf juga memberikan catatan kepada tiap-tiap provinsi dalam penanganan pandemi Corona.

"Dengan demikian, bukan hanya Jatim yang disorot oleh Wapres, tapi semua provinsi. Tiap provinsi ada problematikanya sendiri-sendiri yang mendapat catatan wapres. Atas evaluasi wapres, para gubernur telah menyampaikan klarifikasi dan progress penanganan terkininya di lapangan. Terhadap kemajuan itu, Wapres memberi apresiasi, misalnya atas tingginya vaksinasi di Mojokerto Jatim," tutur dia.

Selain itu, Ma'ruf juga merespons keluhan dari daerah dalam penanganan Corona. Seperti mengkoordinasikan fasilitas vaksinasi dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

"Atas keluhan dan kekurangan fasilitas dan daya dukung di daerah, wapres mengoordinasikan dengan para Menteri dan Pejabat Pusat terkait untuk memberi dukungan dari pusat, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan kepala BNPB. Misalnya terkait ketersediaan vaksin, pemenuhan kebutuhan oksigen, dan sebagainya. Penting dicatat, wapres bukan hanya melakukan sorotan kritis, tapi juga memberi apresiasi dan motivasi pada capaian kemajuan di daerah," katanya.

Isi Rapat Virtual Ma'ruf dan Kepala Daerah se-Jatim
Dalam rapat yang digelar Rabu (21/7) itu, Ma'ruf Amin meminta penggunaan tes antigen dikurangi. Sebaliknya, dia meminta tes PCR untuk menangani kasus COVID-19 diperbanyak karena tingkat akurasinya lebih tinggi.

"Memang antigen ini jangan terlalu banyak. Sebab, tingkat positivity rate-nya itu menjadi sangat rendah," kata Ma'ruf dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (22/7).

Pernyataan tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19 secara virtual bersama gubernur, bupati/wali kota, serta jajaran Satgas COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur, Rabu (21/07).

Angka positivity rate kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi, yakni 39,24 persen, jauh di atas standar World Health Organization (WHO), yakni 5 persen. Karena itu, Ma'ruf meminta ini jadi perhatian serius.

"Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk," katanya.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur memacu penyerapan anggaran penanganan COVID-19, yang dilaporkan masih rendah.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan