Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali Diperketat

Kasus Covid-19 di luar pulau Jawa-Bali terjadi peningkatan sebesar 61,08%. Angka tersebut meningkat bila dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang hanya sebesar 37,79%.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengetatan PPKM Mikro di luar Jawa-Bali untuk mencegah kenaikan yang lebih tinggi, karena beberapa provinsi telah menunjukkan angka keterpakaian tempat tidur perawatan dan isolasi sebesar 50 hingga 80%.

“Bahwa kita akan memberlakukan PPKM Mikro yang lebih yang ketat di berapa provinsi dan kabupaten kota di luar Jawa dan Bali,” tegas Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito saat Konferensi Pers Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Rabu (7/7/2021).

Ganip mengatakan dalam konteks keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro yang diperketat ini tentunya kuncinya adalah pada disiplin individu, disiplin komunitas, disiplin institusi dan masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan.

“Khususnya dalam penggunaan masker kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” katanya. 

Selain itu, Ganip juga mengatakan bahwa pelaksanaan mobitoring dan kegiatan di lapangan juuga akan diperketat. “Dan juga kita akan lebih memperketat nanti di dalam pelaksanaan monitoring dan kegiatan di lapangan. Oleh karenanya partisipasi dari berbagai pihak dalam pelaksanakan protokol kesehatan,” tuturnya.

“Protokol kesehatan yang kita pantau, perlu saya informasikan ini kita lakukan secara individu, institusional pada pusat-pusat keramaian,” paparnya.

Ganip mengatakan ada beberapa lokasi atau tempat yang akan dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

“Oleh karenanya kita akan instruksikan untuk pengetatan proses ini agar setiap institusi dan pengelola pusat keramaian itu wajib memiliki Satgas Covid atau tim penegakan proses dan pengawas pelaksanaan proses. Dan tugasnya nanti adalah melaporkan secara berkala ke Satgas melalui sistem aplikasi monitoring kepatuhan prokes dalam sistem BLC (bersatu lawan Covid),” tuturnya.

“Ini tujuannya untuk mengevaluasi memonitor dan mengevaluasi dan kita akan bisa melakukan kegiatan penegakkan lapangan dengan dengan benar. Selain itu juga dalam konteks monitor dan evaluasi, nanti setiap institusi dan pengelola pusat keramaian kita wajibkan untuk melaporkan kapasitas normal dari institusi dan pusat keramaian yang dikelola,” jelas Ganip.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan