Ketua DPRD Kritik Keras Pemprov DKI Minta Sumbangan ke Dubes Asing

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritisi upaya Pemprov DKI yang berkirim surat meminta sumbangan ke duta besar luar negeri. Prasetio menilai permintaan donasi itu mencoreng citra Jakarta sebagai provinsi yang memiliki APDB terbesar dibanding wilayah lainnya.

"Kenapa harus meminta-minta? Saya ingat betul telah menyetujui anggaran BTT untuk penanganan COVID-19 ini Rp 5 triliun lebih di tahun 2020, dan di tahun ini pun saya menyetujui di rapat badan anggaran Rp 5 triliun," kata Prasetio kepada wartawan, Jumat (2/7/2021).

Politikus PDIP itu mengatakan telah mengalokasikan anggaran penangangan COVID-19 sebesar Rp 10 triliun lebih melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Khusus di tahun 2021 saja, sebutnya, sekitar Rp 5 triliun anggaran dialokasikan untuk penanggulangan pandemi Corona.

Dengan anggaran sebesar itu, Pras menilai semestinya Pemprov DKI Jakarta mampu mengelola dengan baik kebutuhan warga terkait COVID-19.

"Apakah itu sudah dilakukan dengan alokasi anggaran tadi? Saya tidak tahu. Karena realisasi penggunaan BTT itu tidak pernah ada. DPRD tidak pernah menerima data detail dan konkret dari penggunaan BTT tadi," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Polemik Pemprov DKI berkirim surat minta sumbangan berbuntut panjang. Bahkan, Surat tersebut kini sudah ditarik kembali oleh Pemprov DKI Jakarta.

Surat berlogo Pemprov DKI Jakarta tersebut awalnya ditujukan kepada semua kedutaan besar di Jakarta. Surat tersebut juga ditulis dalam bahasa Inggris.

Tak hanya itu, surat yang beredar luas tersebut bahkan ditandatangani oleh Kepala Biro Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta Andhika Permata pada 28 Juni 2021. Surat tersebut berisi ajakan kepada para dubes untuk berkontribusi mengisi perabotan di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Serta meminta ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan ekstensi RS penangan COVID-19 di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga sudah buka suara terkait surat tersebut. Dia mengatakan ajakan tersebut ditujukan bukan hanya untuk kedutaan besar, tapi juga seluruh elemen masyarakat.

Namun Riza mengaku perlu mengecek kebenaran surat yang beredar itu ke Sekretaris Daerah.

"Itu bukan ke dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen. Nanti dicek ke Pak Sekretaris Daerah persisnya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/7).

Riza menjelaskan Pemprov DKI selalu mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk bekerja sama dan kolaborasi menghadapi pandemi COVID-19. Terlebih, menurutnya, saat ini DKI Jakarta tengah menghadapi lonjakan COVID-19. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan