Menko Luhut: Cepat Salurkan Bansos Maka Masyarakat Mau Tinggal di Rumah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat dalam rangka kebijakan PPKM dipercepat.

Hal itu disampaikan Luhut kepada para menteri dan gubernur Jawa-Bali dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual.

"Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Luhut menekankan efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Luhut juga menekankan bahwa bansos juga penting bagi masyarakat yang positif dan tengah dikarantina.

"Oleh karena itu sangat penting namanya bansos ini karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan dan saya kira penting mendapat perhatian kita," kata Luhut.

Saat ini pemerintah melibatkan PT Pos Indonesia dan jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog.

Baik PT Pos Indonesia dan jaringan bank Himbara menyampaikan bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai. Namun, mereka menyampaikan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.

"Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yang menerima bantuan," pinta Luhut merespons masalah penyaluran bansos.

Koordinator PPKM Jawa-Bali itu juga meminta agar PT Pos Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi klaster penyebaran baru saat masyarakat mengambil bansos ini.

Sementara itu, bantuan PKH sebesar 18,8 juta data penerima beras sudah siap untuk dikirimkan. Data dari 5,9 juta penerima bantuan PPKM juga siap dikirimkan ke Himbara.[okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan