Said Aqil dan Mahfud Md Sepakat Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan karena COVID

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dapat dijatuhkan karena alasan penanganan pandemi Corona. Setuju dengan pernyataan PBNU itu, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena penanganan Corona.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Shiradj menegaskan Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan penanganan COVID-19. Sebab, Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum.

"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas" ujar Said Aqil saat menghadiri dialog virtual bersama Menko Polhukam, Mahfud Md terkait penanganan COVID-19, Senin (26/7) seperti dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (27/7/2021).

Said Aqil mengatakan pelengseran Gus Dur menjadi pengalaman pahit bagi warga NU. Dia mengatakan PBNU tidak akan melakukan hal yang sama untuk saat ini.

"Pelengseran Gus Dur itu jadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU yang tidak mungkin warga NU akan melakukan itu. Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut, Said Aqil menilai saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Presiden Jokowi. Gerakan itu, kata Said Aqil bertujuan untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan Jokowi.

"Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan Menteri-menterinya, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita system presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," tegasnya.

Dalam dialog itu, Said Aqil kemudian menambahkan bahwa kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menjerat eks Mensos Juliari Batubara berdampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Dia mengatakan kasus korupsi itu adalah tamparan keras untuk pemerintah.

"Betapa berat beban pemerintah, saya ngerti, saya tahu, tapi betapa sakitnya rakyat juga ketika Bansos dikorupsi. Ketika seorang Menteri tega-teganya korupsi Bansos wabah ini, masyaallah ini merupakan tamparan yang sangat menyakitkan sekali. Yang sebenarnya pemerintah harus peduli bagaimana meringankan beban masyarakat yang sedang terpapar COVID, malah bansos di korupsi," tuturnya.

Menanggapi pernyataan Ketum PBNU itu, Mahfud Md, membenarkan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan COVID-19. Sebab, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.

"Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah insyaallah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan COVID-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," papar Mahfud.

Mahfud Md kemudian mengajak seluruh tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan, terutama PBNU kesadaran kepada masyarakat bahwa COVID adalah nyata. Dia menegaskan bahwa pandemi Corona perlu dihadapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, serta mengikuti vaksinasi.

"Alhamdulillah PBNU sudah membentuk Satgas COVID, intelektualnya sudah ikut berbicara dan berkiprah. Nanti kita akan perkuat ini. Akan Diusahakan untuk bisa herd immunity sehingga mencapai 70 persen. Mari kita hitung sama-sama. Usulan-usulannya sudah kami catat," ujar Mahfud.

Dalam dialog virtual ini, Menko Polhukam Mahfud Md didampingi seluruh pejabat eselon yakni para deputi, staf ahli dan staf khusus. Sementara Ketum PBNU didampingi Sekjen PBNU Helmy Faishal, Wakil Sekjen, dan Ketua PBNU, Robikin Emhas. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan