Tito Paparkan Aturan Sanksi bagi Pelanggar PPKM Darurat: KUHP hingga Perda

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tengah menyusun Instruksi Mendagri (Inmendagri) yang mengatur PPKM Darurat. Di samping itu, sudah ada aturan yang memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat PPKM Darurat. Tito mengatakan pelanggar yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar bisa dipidana.

"Tetap digunakan undang-undang yang ada, misalnya UU yang terkait dengan masalah penegakan protokol kesehatan pandemi itu adalah UU Kekarantinaan Kesehatan, kemudian UU tentang Wabah Penyakit Menular (UU No 4 Tahun 1984). Semuanya itu ada sanksi pidananya," kata Tito saat jumpa pers virtual, Kamis (1/7/2021).

Tito mengatakan hukuman pidana berat bisa diberikan kepada orang yang menciptakan kerumunan yang cukup besar. Kerumunan itu bahkan menimbulkan klaster Corona. Mereka akan diancam pasal KUHP.

"Di antaranya, kalau seandainya terjadi kerumunan, pembuat kerumunan besar yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan sehingga terjadi penularan, nah itu dapat dikenakan pidana, bahkan pidananya cukup lama waktunya," kata dia.

"KUHP kemudian juga bisa dikenakan kalau seandainya sudah diperintahkan berhenti, tidak melakukan perjalanan karena itu akan... sudah diatur tidak boleh. Atau misalnya ada tempat yang jam 8 harusnya ditutup, tapi kemudian tidak dilaksanakan, melawan ada pasalnya, pasal 212 sampai 218 KUHP, melawan perintah petugas yang sah," kata dia.

Dalam pemaparan itu, Tito juga menampilkan dasar hukum terkait sanksi yang bisa dikenakan kepada pelanggar protokol kesehatan. Aturan itu meliputi beberapa pasal dalam KHUP hingga Undang-Undang (UU) tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Berikut ini aturan yang dirujuk Mendagri Tito:

Peraturan perundangan terkait lainnya dalam penerapan protokol kesehatan (pengaturan sanksi):

KUHP
Pasal 212 KUHP
Diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 218 KUHP
Diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.


UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Pasal 14
(1) Sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.
(2) Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kerungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000.

UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
Pasal 93
Setiap orang yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000

Lebih lanjut, mantan Kapolri itu juga memaparkan bahwa aturan sanksi juga terdapat dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada aturan itu diutamakan pidana dengan dan sanksi sosial.

"Kemudian selain itu perda, peraturan daerah yang peraturan kepala daerah yang sudah dibuat dari tahun lalu, kami dorong hampir semua daerah memiliki perda tentang ketaatan protokol kesehatan. Kalau perda ada sanksinya, itu sanksi pidana denda, kemudian ada sanksi sosial, sementara Perkada lebih banyak ke sanksi sosial. Ini juga ditegakkan oleh Satpol PP, bersama Polri dan kejaksaan menggunakan mekanisme operasi Yustisi tindak pidana ringan, seperti misalnya, seperti tilang SIM itu, cepat sekali. Nah ini untuk memberikan efek jera. Tapi sekali lagi, penindakan adalah upaya terakhir," kata dia.

Selain itu, Tito mengatakan sanksi mengenai PPKM darurat ini berlaku bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan aturan. Dia mengatakan sanksi pemberhentian sementara juga bisa diberlakukan kepada kepala daerah.

"Juga ada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tadi sudah disampaikan Pak Menko, mohon nanti bisa ditegaskan di situ bahwa untuk kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat ini juga dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif, teguran tertulis sampai dengan pemberhentian sementara selama 3 bulan. Ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala daerah," katanya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan