Baju Dinas Louis Vuitton Rp 675 Juta Dibatalkan, Ketua DPRD: Pakai Kemeja Lama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang sepakat membatalkan pengadaan bahan baju dinas Rp 675 juta setelah menjadi polemik. Pengadaan bahan baju dinas dari Louis Vuitton itu riuh diperbincangkan di media sosial. 

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo yang dihubungi Tempo Selasa malam 11 Agustus 2021 menyatakan pembatalan itu diumumkan setelah rapat gabungan siang tadi. Rapat itu dihadiri pimpinan dewan, fraksi dan komisi DPRD dengan organisasi perangkat daerah yakni sekretaris dewan.

"Kami sepakat pengadaan bahan pakaian Dewan 2021 dibatalkan. Dengan pertimbangan masukan masyarakat, ulama dan kritik media di tengah situasi pandemi Covid-19, ini bagian sense of crisis,"kata Gatot.

Teknis pembatalan itu menjadi urusan sekretaris dewan selaku OPD yang akan menjelaskan pembatalan kepada pemenang lelang pengadaan barang.

Dalam rapat dengar pendapat itu Sekretaris DPRD Kota Tangerang menyampaikan peserta lelang yang mendaftar dan mengikuti lelang ada 104 peserta dan mengerucut 4 dan satu pemenang dengan harga Rp 675 juta.

Selanjutnya anggota DPRD Kota Tangerang akan mengenakan baju dinas lama meski sudah sempit

Gatot mengatakan dengan pembatalan ini maka tidak ada pengadaan bahan pakaian dinas tahun ini. Semua anggota DPRD Kota Tangerang akan menggunakan pakaian lama.

"Pakai yang lama walaupun seperti saya badan naik di kilogram, baju Dewan sudah sempit. Tapi tak apalah masih bisa pakai batik,"kata Gatot.

Gatot juga meluruskan informasi mengenai bahan pakaian yang ramai diperbincangkan yang menyebutkan merek terkemuka yakni Louis Vuitton.

"Soal merek saya tidak tahu dan tadi dikonfirmasi ke sekwan tidak ada penyebutan brand tertentu,"kata Gatot.

Sepengetahuan dia berkaca pengadaan bahan pakaian dinas tahun lalu pemenang tender tidak berurusan dengan anggota DPRD. "Yang menghubungi kami penjahit untuk menentukan warna dan ukuran. Kalau sudah jadi kami tinggal pakai, tidak tahu menahu soal nilai bahan pakaian tersebut,"kata Gatot.

Gatot juga mengaku heran kenapa soal baju dinas anggota DPRD hanya menyoroti Kota Tangerang padahal ada 540 DPRD kota dan kabupaten di Indonesia. "Acuan standar pakaian Dewan itu seluruh Indonesia sama," katanya.

Gatot menambahkan aturan itu mengacu PP nomor 18 tahun 2017.

Keheranan lainnya adalah kenapa persoalan bahan pakaian dari Louis Vuitton mencuat setelah ada pemenang, bukan saat proses lelang.

Adapun Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) merilis ada empat merek bahan pakaian yang sedianya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada 2021. Disebutkan empat merek itu untuk seragam itu, yaitu Louis Vuitton untuk dua setel Pakaian Dinas Harian (PDH)

Tiga bahan pakaian lainnya disebut menggunakan Lanificio Di Calvino untuk bahan pakaian sipil resmi (PSR). Adapun pakaian sipil harian (PSH) menggunakan Theodoro dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Namun karena dibatalkan bahan busana kelas dunia itu tak akan dikenakan para anggota DPRD Kota Tangerang setelah hujan kritik soal baju dinas tersebut.[tempo.co]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan