Cipayung Plus Nilai Jokowi Gagal Atasi COVID, Ngabalin Tanya Variabelnya

Kelompok Cipayung Plus menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Kelompok Cipayung Plus juga mendesak Jokowi mengevaluasi seluruh jajaran di kabinet.

Konferensi pers ini digelar di Gedung Joang '45, Jakarta Pusat, Jumat (20/8/2021). Kelompok Cipayung Plus terdiri atas sejumlah organisasi, di antaranya PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, dan LN LMND.

"Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam penanggulangan wabah COVID-19 bersama dampak yang datang mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pemerintahan," kata salah satu perwakilan Kelompok Cipayung Plus yang juga Ketua GMKI, Jefri Edi Irawan Gultom.

Jefri lantas mengutip pernyataan Jokowi dalam pidato kenegaraan yang menyebutkan pandemi sebagai kawah candradimuka yang menguji ketahanan bangsa. Namun, kata Jefri, pandemi yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih itu telah membuat keadaan Indonesia tidak baik-baik saja.

"Ekonomi masyarakat merosot ke level terbawah terhitung 10 tahun terakhir ini. Ekonomi Indonesia turun kelas dari upper middle income country menjadi lower middle income country dan pada gilirannya mendongkrak tingginya angka kemiskinan sosial, sistem pendidikan tampak gampang dalam menyesuaikan dirinya. Sementara itu, ranah politik seolah terkesan kocar-kacir dalam meresponsnya. Kondisi ini tentu akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita negara maju," ujar Jefri.

Jefri menjelaskan efek domino dari kebijakan politik yang tidak terukur menyebabkan adanya korban jiwa. Selain itu, kebijakan pemerintah selama pandemi juga dinilai tak menjurus pada titik akhir yang jelas.

"Pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaan yang kian berkepanjangan ini. Vaksinasi yang tidak mencapai target. Lalu lintas komunikasi antarlembaga negara yang amburadul. Korupsi bansos yang menggurita dan isu-isu lainnya adalah ironi di tengah derita rakyat yang membutuhkan pertolongan serius," ujar Jefri.

Atas hal itu, Kelompok Cipayung Plus menyampaikan 12 tuntutan sebagai berikut:

1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju.
2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, Pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi COVID-19
3. Pemerintah harus membuat road map penanganan COVID-19 berlandaskan pada Undang-undang kekarantinaan Kesehatan
4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pebisnis yang sangat rentan konflik kepentingan
5. Membentuk Tim Khusus komunikasi penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif.
6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima, mekanisme penyaluran bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial
7. Segera gratiskan biaya tes COVID-19, Obat-obatan, Vitamin, Oksigen serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan pesantren dan menjamin ketersediaannya
8. Segera Evaluasi dan perbaiki Sistem Pendidikan dan Bebaskan Mahasiswa dari Beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pembiayaan Kuliah
9. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi
10. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, klas buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya.
11. Mendesak BPK RI untuk segera melakukan audit anggaran
penanganan COVID 19
12. Segera berikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi.

Tanggapan KSP

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, pada prinsipnya mengapresiasi Kelompok Cipayung Plus yang telah ikut memikirkan penanganan COVID-19 di Indonesia. Ngabalin mengatakan hal itu pasti melalui kajian yang cukup komprehensif.

"Salah satu yang paling penting adalah kesiapan Cipayung Plus yang bersama-sama menyediakan waktu pikiran dan tenaga bersama-sama dengan pemerintah dalam penanganan pandemi ini, itu penting sekali," ujar Ngabalin saat dihubungi.

Ngabalin kemudian menjelaskan program KSP Mendengar. Dia menegaskan KSP selalu terbuka dalam menerima kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk dari para mahasiswa.

"Kami di Kantor Staf Presiden membuka komunikasi di ruang publik yang didesain oleh Pak Kepala Staf Jenderal Moeldoko, tidak hanya di kalangan masyarakat luas, tetapi juga di kalangan jaringan mahasiswa, seperti kelompok Cipayung Plus. Tentu saja, kalau ada gagasan penting yang mungkin bisa disampaikan, dengan sukacita, Kantor Staf Presiden seperti beberapa kali disampaikan KSP itu agenda penting di antara agenda-agenda lain yang disebut KSP Mendengar, sehingga mungkin kita bisa berkomunikasi. Bisa di dalam kantor, bisa di luar kantor KSP," beber Ngabalin.

Perihal desakan agar Jokowi mengevaluasi seluruh jajaran kabinet, Ngabalin tak bisa berkomentar. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan Jokowi.

"Kalau untuk menjadi kewenangan Presiden harus melakukan ini dan itu saya bukan pada tempatnya untuk bisa pertanyaan itu disampaikan termasuk kantor KSP," ujar dia.

Selain itu, Ngabalin menanggapi soal penilaian gagal yang disampaikan Kelompok Cipayung Plus. Ngabalin meminta hal itu disampaikan lewat indikator-indikator yang jelas.

"Kalau ada yang memberikan penilaian gagal, nanti bisa dikasih tunjuk seperti apa. Karena ungkapan gagal ini kan datang dari beberapa orang yang mengklaim diri sebagai pengamat politik, mengklaim diri sebagai opinion leaders tapi sesungguhnya ini mereka datang dari orang-orang yang mempunyai latar belakang sakit hati kepada Jokowi, kalah perang, dan lain-lain sebagainya," ujar dia.

"Kalau mahasiswa penilaian ini setidaknya harus dibikin variabel-variabel yang kira mana yang menjadi penilaian kegagalan pemerintah sehingga evaluasi itu bisa dilakukan secara komprehensif, jelas, nyata, dan fakta," sambung Ngabalin. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan