Ganjar Ditanya Pilpres 2024: Enggak Pantas, Rakyat Lagi Susah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab soal kans menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Ganjar mengaku tidak ingin memikirkan soal pencapresan saat sedang disibukan dengan pandemi Covid-19.

Ia bilang, saat ini sedang fokus mengurus berbagai macam kesulitan masyarakat, khususnya terkait pandemi.

"Saya ngurus vaksin dulu, saya ngurus orang yang hari ini kesulitan, saya harus menerima aduan masyarakat UMKMnya tidak jalan, kredit macet, bst (bantuan sosial tunai) enggak sampe, itu aja dong," ujar Ganjar menjawab pertanyaan netizen dalam tayang YouTube, Selasa (17/8).

Oleh sebab itu, ia menilai tidak pantas sudah memikirkan mengenai Pilpres. Di saat masyarakat tengah kesusahan.

"Enggak pantas mikirin yang lain rakyat lagi susah," katanya.

Dalam berbagai survei elektabilitas calon presiden 2024, nama Ganjar kerap muncul. Bahkan di posisi papan atas. Misalnya, dalam Survei teranyar Charta Politika Indonesia menempatkan Ganjar di urutan pertama dengan elektabilitas 16,2 persen. Bersaing dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto 14,8 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 14,6 persen.

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi supaya kader tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Instruksi itu tercantum dalam surat perihal penegasan komunikasi politik. Surat itu ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR RI, anggota fraksi PDIP DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP seluruh Indonesia.

Surat tersebut dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2021 dengan tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam surat tersebut kader PDIP diminta berdisiplin tidak memberikan tanggapan terkait capres-cawapres. Kader yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin.

Sebabnya, ditegaskan AD/ART partai bahwa Ketua Umum PDIP yang bertugas, bertanggungjawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Terhadap hal tersebut di atas agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin Partai," bunyi instruksi dalam surat tersebut dilihat Kamis (12/8).

"Skala prioritas Partai saat ini adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader Partai untuk bahu membahu, bergotong royong membantu rakyat,"[merdeka.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan