Kemendikbud Jelaskan Simpang Siur Laptop Merah Putih

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)  Wikan Sakarinto menjawab simpang siur istilah 'laptop merah putih'.

Wikan menyebut 'laptop merah putih' hanya slogan semangat Kemendikbudristek untuk menciptakan laptop di dalam negeri agar ada keterlibatan anak bangsa, serta industri dalam negeri yang lebih besar.

"[Laptop merah putih] adalah spirit, semangat mewujudkan laptop-laptop ini, agar keterlibatan anak-anak bangsa, industri-industri dalam negeri, lebih besar lagi," ujar Wikan kepada CNNIndonesia.com lewat pesan teks.

Lebih lanjut ia menjelaskan spirit itu selanjutnya akan mendorong Teknologi Informasi Komunikasi Produk Dalam Negeri (TIK PDN) lewat konsorsium Universitas Indonesia(UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Sepuluh November (ITS) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Nantinya, kata Wikan, konsorsium tersebut menyiapkan peta jalan, desain produk, dan akan terlibat penuh dalam produksi laptop bersama dengan industri mulai 2022.

Selain itu dijelaskan Wikan, pelajar SMK dan mahasiswa perguruan tinggi vokasi akan terlibat dari kegiatan perakitan laptop hingga pasca penjualan.

"Misalnya layanan maintenance dan troubleshooting," ujarnya.

Sementara pada laptop fisik yang nantinya akan diberikan kepada pelajar dan sekolah merupakan partisipasi vendor lokal yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan terdaftar dalam e-katalog dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada e-katalog itu terlampir spesifikasi serta harga laptop. Wikan menjelaskan Kemendikbud akan menetapkan spesifikasi minimal, yang nantinya panitia pengadaan barang akan mencari di daftar produk e-katalog.

Panita akan memilih produk yang cocok dan memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam pengadaan barang untuk sekolah dan pelajar.

Wikan pun tak menampik, jika nantinya produk tersebut dinamai oleh vendor dengan nama 'laptop merah putih'. Hal itu tergantung pada stakeholder dan industri-industri yang kelak akan memproduksinya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, proses pengadaan barang untuk sekolah dan pelajar lewat e-katalog itu diatur dalam Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa vendor yang bisa berpartisipasi di antaranya adalah vendor yang sudah memiliki sertifikasi TKDN.

"Pengadaan barang melalui e-katalog LKPP diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021. Penjelasan lebih konkret, misalnya, vendor-vendor yang bisa berpartisipasi adalah vendor yang sudah memiliki sertifikası TKDN," tutupnya.[cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan