Komnas HAM Minta Status Pegawai KPK Gagal TWK Dipulihkan, Ini Sikap Jokowi

Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulihkan status pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Jokowi menghormati rekomendasi Komnas HAM tersebut.

"Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM," kata Staf Khusus Presiden, Dini Purwono, lewat pesan singkat, Selasa (24/8/2021).

Rekomendasi dari Komnas HAM sendiri sudah diterima Setneg pekan lalu. Dini menegaskan sikap Jokowi terkait polemik TWK KPK sama seperti sebelumnya.

"Arahan Presiden terkait hal pengalihan status pegawai KPK telah disampaikan sebelumnya dan tidak berubah," ujar Dini.

Selain itu, kata Dini, Jokowi menghormati proses hukum di MK dan MA perihal polemik TWK KPK ini. Jokowi mengharapkan putusan yang seadil-adilnya.

"Presiden berharap dan percaya bahwa MK dan MA akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat," imbuh Dini.

Rekomendasi Komnas HAM

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan proses alih status pegawai KPK melanggar 11 hak asasi. Komnas HAM pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi.

"Kami membuat kesimpulan yang sudah disampaikan pada akhirnya kami menyatakan ada 11 dugaan pelanggaran HAM, dari seluruh proses itu termasuk dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang kami lihat terjadi dalam proses TWK KPK ini, maka kami kemudian mengeluarkan rekomendasi," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dalam konferensi pers, Senin (16/8).

Adapun rekomendasi itu sesuai dengan kewenangan UU 39 Tahun 1999, di mana Komnas HAM sebagai lembaga independen dapat memberikan rekomendasi hasil penyidikan pemantauannya.

Berikut rekomendasi dari Komnas HAM kepada Presiden Jokowi untuk mengambil alih seluruh proses asesmen TWK pegawai KPK dengan:

1. Memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) KPK
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK
3. Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK
4. Perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum, dan hak asasi manusia dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap aparatur sipil negara
5. Melakukan pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan