5 Fakta Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945, Tak Punya Keinginan Jabat 3 Periode

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan menolak amandemen UUD 1945. Hal itu diungkap Kepala Negara saat bertemu dengan perwakilan partai politik non parlemen di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/9).

Berikut sejumlah fakta terkait sikap Presiden Jokowi: 

1. Alasan Penolakan 

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq yang ikut dalam pertemuan mengatakan, Presiden Jokowi menegaskan wacana amandemen tersebut bukan datang dari dirinya. Kemudian, Presiden Jokowi juga bukan ketua umum partai politik.

“Saya bukan ketua umum partai, jadi saya tidak punya hak apa-apa untuk menyampaikan. Dan juga wacana amandemen itu bukan dari saya,” kata Jokowi dalam pertemuan itu seperti disampaikan Sekjen Partai Perindo Rofiq. 

2. Khawatir Jadi Amandemen ‘Melebar’

Presiden Jokowi, sambung Rofiq, juga menyampaikan siapa yang bisa menjamin kalau amandamen tersebut dilakukan secara terbatas. Dikhawatirkan, begitu dibuka amandemen pasti melebar ke mana-mana.

"Presiden Jokowi sangat keberatan terkait dengan amandemen," kata Sekjen Partai Perindo.

3. Menolak Presiden 3 Periode

Terkait dengan wacana 3 periode, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak ada keinginan sedikit pun untuk menjabat 3 periode. Presiden Jokowi menolak bila wacana 3 periode datang dari Istana. 

Lagi pula, bagaimana mungkin 3 periode sementara para ketua umum partai sudah pasang baliho di mana-mana dan sudah siap bertarung untuk maju. Kendati, Presiden Jokowi sangat senang senang melihat para calon-calon presiden mulai bermunculan dengan adanya baliho-baliho yang berterbaran dari berbagai partai.

Satu hal yang terpenting disampaikan Presiden Jokowi adalah jangan sampai wacana amandemen itu muncul dari Istana. Kemudian ada hiden agenda untuk meloloskan agenda tertentu di luar wacana 3 periode.

4. Didukung Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang tegas menolak amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan presiden tiga periode. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti memandang wacana amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa.

Dia meminta semua pihak saat ini fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya, ketimbang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Wacana dan usaha perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa. Sebaiknya semua pihak sekarang ini lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya," kata Mu'ti saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (2/9/2021). 

Mu’ti menanyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh jajaran pemerintahan harus fokus melaksanakan amanat rakyat dan berkhidmat sampai akhir masa jabatan dengan sebaik-baiknya. Karenanya, seharusnya tak ada lagi pihak yang berusaha menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. 

"Seharusnya tidak ada lagi pihak yang berusaha melakukan amandemen masa jabatan Presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena alasan apapun," tegasnya.

5. Pendapat Yusril Ihza Mahendra

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara ihwal rencana lembaga MPR untuk melakukan amandemen UUD 1945, dalam rangka memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang belakangan menjadi sorotan banyak pihak. Mengingat, rencana ini dikhawatirkan bisa berpotensi membuka kotak pandora.

Yusril mengatakan, kekhawatiran itu merupakan sebuah hal yang wajar. Sebab, pengalaman yang ada, hal itu pernah terjadi. Dia menceritakan, amandemen UUD 45 yang digagas menjelang era Reformasi sebenarnya kala itu terbatas pada tiga masalah.

Masalah tersebut diantaranya; (1) Pembatasan masa jabatan menjadi dua periode (2) Jumlah utusan daerah dan golongan di MPR adalah sepertiga dari anggota DPR (3) Dimasukkannya pasal-pasal HAM ke dalam UUD 45.

"Yang terjadi kemudian di luar dugaan kita, UUD 45 ‘diobrak-abrik’ sedemikian rupa sehingga pasal-pasal tambahan dari amandemen UUD 45 menjadi lebih banyak dibandingkan dengan pasal-pasal yang telah ada sebelumnya," kata Yusril saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (2/9/2021).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyarankan kepada lembaga MPR, apabila semangatnya untuk melakukan amandemen terbatas, maka harus ada kesepakatan awal yang wajib dipatuhi. 

Kesepakatan awal itu, kata dia, menyangkut tentang pasal-pasal mana yang perlu diamandemen, baik mengubah maupun menambahkan pasal-pasal baru. 

"Kalau sekarang mau amandemen lagi, tanpa adanya kesepakatan awal kekuatan-kekuatan politik yang ada, amandemen bisa melebar ke mana-mana," pungkasnya.[okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan