5 Tugas Luhut di Era Kabinet Jokowi

Penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia menambah deretan tugas yang diembannya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut juga kerap diberikan tugas lain oleh Presiden Jokowi di luar tugasnya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi (Marinves).

Dihimpun detikcom, Senin (20/9/2021), karir Luhut di era pemerintahan Jokowi dimulai sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Setelah setahun menjabat sebagai KSP, Luhut kemudian diangkat menjadi Menko Polhukam.

Masa jabatannya sebagai Menko Polhukam juga relatif singkat. Luhut lalu digeser lagi menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi.

Selama menjabat sebagai Menko Marinves, Luhut beberapa kali diminta Presiden Jokowi untuk mengerjakan urusan lain. Berikut sejumlah tugas yang didelegasikan Jokowi kepada Luhut:

1. Tugas Turunkan Kasus Corona di 8 Provinsi

Pada pertengahan September 2020 lalu, Luhut ditunjuk menjadi komando penanganan Corona di delapan provinsi. Kala itu, Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan, dan mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo untuk berfokus menangani Corona di 8 provinsi.

"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya. Dan menugaskan wakil ketua komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas COVID untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," kata Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (14/9/2020) silam.

Dalam dua minggu Luhut diminta menangani delapan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua. Jokowi ketika itu menginginkan penanganan Corona di Tanah Air didasarkan pada strategi berbasis lokal.

"Pak Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah di 83.000 desa, RT/TW, untuk terus dapat termonitor," ujar Airlangga.

Usai diberikan tanggung jawab memegang komando penanganan Corona, Luhut mengatakan ada dua fokus yang diterapkan. Luhut melibatkan peran TNI-Polri dalam menangani Corona.

"Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri dalam membantu Gubernur. Saya ingin keduanya bersinergi bersama Gubernur menentukan titik-titik rawan di masing-masing daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kedua, saya meminta kepada Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variable jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian," kata Luhut, Selasa (15/9/2020) lalu.

2. Koordinator PPKM Jawa-Bali

Saat kasus Corona di Indonesia kembali melonjak, Luhut ditunjuk menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali. Luhut mengatakan dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah. Panglima tertinggi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia adalah Presiden Jokowi.

"Dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik karena presiden menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (9/7/2021).

Luhut menjelaskan setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli juga diakomodasi.

"Penanganan di luar Jawa-Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa-Bali karena tantangan di luar Jawa-Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa-Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di Indonesia," ujar Luhut.

3. Wakil Ketua KPC-PEN

Jauh sebelum ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut sebenarnya menjadi bagian dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Luhut ditunjuk menjadi Wakil Ketua KPC-PEN.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(2) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b. Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
c. Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d. Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
e. Wakil Ketua IV: Menteri Badan Usaha Milik Negara; merangkap Ketua Tim Pelaksana
f. Wakil Ketua V: Menteri Keuangan
g. Wakil Ketua VI: Menteri Kesehatan
h. Wakil Ketua VII: Menteri Dalam Negeri
i. Sekretaris Eksekutif I: Sdr. Raden Pardede
j. Sekretaris Eksekutif II: Sekretaris Kementerian Bidang Koordinator Perekonomian.

4. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Jokowi meneken Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional itu diteken Jokowi 22 Juni 2021 sebagaimana salinannya dilihat detikcom, Minggu (8/8/2021). Perpres itu menetapkan 15 danau prioritas nasional.

1. Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara
2. Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat
3. Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat
4. Danau Kerinci di Provinsi Jambi
5. Danau Rawa Danau di Provinsi Banten
6. Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah
7. Danau Batur di Provinsi Bali
8. Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara
9. Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Provinsi Kalimantan Timur
10. Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat
11. Danau Limboto di Provinsi Gorontalo
12. Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah
13. Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan
14. Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan
15. Danau Sentani di Provinsi Papua.

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
b. Wakil ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
c. Ketua harian merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
d. Wakil ketua harian I merangkap anggota : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
e. Wakil ketua harian II merangkap anggota : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Ketua Tim Gernas BBI

Jokowi juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Hal itu tertuang dalam Keppres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu diteken Jokowi 8 September 2021 sebagaimana salinannya dilihat detikcom, Senin (20/9/2021).

Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Gernas BBI, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berikut ini susunan Tim Gernas BBI yang diketuai Menko Marinves.

a. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
b. Wakil Ketua:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
c. Ketua Harian: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
d. Wakil Ketua Harian: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Luhut Bicara soal Selalu Jadi Pilihan Jokowi

Dalam kesempatan sebelumnya, Luhut menjawab anggapan dirinya selalu dipilih Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah penting. Luhut menegaskan dirinya sama dengan menteri-menteri lain.

Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat pada Selasa (6/7/2021). Deddy awalnya bertanya mengapa Presiden Jokowi selalu menunjuk Luhut ketika muncul sesuatu yang genting.

"Nggak sih banyak yang lain, kalau itu kamu tanya sama presidenlah," kata Luhut.

Luhut tidak merasa dirinya spesial. Luhut menduga dirinya ditunjuk Jokowi karena aspek kecocokan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan.

"Tapi saya ndak merasa juga... saya itu sama dengan menteri yang lain mungkin saya lebih tua dari banyak menteri, mungkin presiden melihat saya lebih cocok untuk ngerjain ini, ditugasin di sini," ujar Luhut.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan