Jokowi Soroti Politisasi-Diskriminasi Vaksin COVID-19 di Sidang PBB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya dalam sidang umum ke-76 PBB. Jokowi menyampaikan sejumlah isu termasuk penanganan pandemi COVID-19 di seluruh negara.

"Yang Mulia, para pemimpin negara-negara anggota PBB, masyarakat dunia melihat ke arah Majelis Umum PBB untuk memberikan jawaban atas keprihatinan global utama. Kapan masyarakat akan bebas dari pandemi? kapan ekonomi akan pulih dan tumbuh secara inklusif? bagaimana mempertahankan planet ini untuk generasi mendatang? dan kapan dunia akan bebas dari konflik, terorisme, dan perang?," kata Jokowi, seperti tayangan yang disiarkan di akun YouTube United Nations, Kamis (23/9/2021).

Jokowi mengajak semua negara untuk bekerja sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dia berharap percepatan dalam penanganan dapat dilakukan secara merata di seluruh negara.

"Mengingat perkembangan global saat ini, ada banyak hal yang perlu kita lakukan bersama. pertama, kita harus membawa harapan bahwa kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan cerdas, adil dan merata. Kita tahu bahwa tidak ada yang aman sampai semua orang aman," ujarnya.

Jokowi lantas menyoroti kapasitas dan kecepatan vaksinasi yang berbeda-beda di setiap negara. Dia menyebut masih adanya politisasi dan diskriminasi terkait vaksin.

"Kapasitas dan kecepatan antar negara dalam menangani COVID-19 termasuk dalam vaksinasi, sangat berbeda. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin terus berlangsung. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan langkah-langkah konkret," ucapnya.

Jokowi mengatakan perlunya penataan ulang keamanan kesehatan global. Mulai dari kriteria vaksin, obat-obatan serta peralatan medis agar terwujudnya pemerataan kesehatan.

"Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur keamanan kesehatan global. Mekanisme baru diperlukan untuk memobilisasi sumber daya kesehatan global, yang meliputi pembiayaan, vaksin, obat-obatan, peralatan medis, serta petugas kesehatan di seluruh dunia, secara cepat dan adil," ujarnya.

"Kita perlu menetapkan standar protokol kesehatan global dalam kegiatan lintas batas, seperti kriteria vaksin, hasil tes, dan kondisi medis lainnya," lanjut Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pemulihan ekonomi global bisa terwujud jika pandemi terkendali. Dia mengajak seluruh negara untuk saling membantu membuka investasi berkualitas.

"Kedua, pemulihan ekonomi global hanya dapat dicapai jika pandemi terkendali, dan negara-negara bergandengan tangan saling membantu. Indonesia, bersama dengan negara berkembang lainnya, merangkul investasi yang berkualitas yang membuka banyak kesempatan kerja, alih teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan berkontribusi pada keberlanjutan," tuturnya.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan