Kemlu Buka Suara soal Sentilan PBB terkait Aktivis Papua

Kementerian Luar Negeri RI angkat bicara soal laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyinggung Indonesia soal dugaan intimidasi dan kekerasan yang diterima para aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, menuturkan Indonesia mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang menyasar para pegiat HAM.

"Indonesia menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik reprisals terhadap aktivis HAM seperti yang dituduhkan dan segala sesuatunya didasarkan pertimbangan pengenaan ketentuan hukum," kata Faizasyah kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (24/9).

Pernyataan itu diutarakan Faizasyah menanggapi laporan Dewan HAM PBB dan Sekretaris Jenderal PBB yang menyoroti dugaan intimidasi hingga kekerasan yang diterima para aktivis yang membantu dan bekerja sama dengan PBB dalam hal penegakan hak asasi manusia.

Indonesia menjadi satu dari 45 negara yang masuk dalam laporan tahunan PBB yang rilis pada 17 September lalu itu.

Setidaknya ada lima aktivis Papua yang disebut PBB menjadi target intimidasi dan kekerasan karena selama ini membantu organisasi memantau penegakan HAM di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Faizasyah menuturkan pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI di New York telah menyampaikan penjelasan terhadap tuduhan PBB tersebut pada 12 Agustus lalu.

Menurut Faizasyah, laporan Dewan HAM PBB itu adalah kompilasi aduan di ranah hak asasi manusia yang diterima Sekjen PBB setiap tahun. Selain penjelasan secara tertulis, Faizasyah menuturkan Indonesia juga sudah menyampaikan posisinya terkait isu ini dalam Sidang Sesi ke-43 Dewan HAM PBB pada 2020.

Faizasyah menuturkan laporan PBB itu bahkan tidak diungkit atau menjadi bagian apa pun selama Sidang Majelis Umum PBB Ke-76 berlangsung di New York dalam beberapa hari terakhir.

"Sebagai catatan akhir, hampir seluruh dari ke-32 negara yang dilaporkan dalam dokumen itu adalah negara berkembang. Sayangnya laporan tersebut luput menyoroti kejadian pelanggaran HAM di negara-negara maju, misalnya kasus-kasus islamophobia, rasisme dan diskriminasi maupun ujaran kebencian," kata Faizasyah.[cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan