Mensos Risma Sebut Ada Keluarga Pejabat Masuk DTKS Penerima Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) menyebut ada keluarga pejabat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial. Namun bansos itu tak diterima.

Awalnya Risma bicara soal perbaikan DTKS. Dia menyebut ada non-DTKS yang tidak padan dengan data Dukcapil.

"Yang tadi tidak padan Dukcapil itu kita kembalikan ke daerah nanti kalau dia padan Dukcapil dia bisa ngusulkan kembalikan ke daerah, jadi daerah harus melakukan perbaikan sesuai UU 13/2011 itu data fakir miskin itu dari daerah," kata Risma dalam konferensi pers, Senin (27/9/2021).

Risma kemudian menyinggung pemadanan data secara langsung. Saat itu dia menyebut ada keluarga pejabat yang ikut masuk DTKS penerima bansos.

"Sekarang kan kita harus padanan kependudukan sekarang bukan hanya NIK kita padankan, tapi kita juga ngomong keluarga. Ternyata misalkan kita bantu pengurusnya, istrinya misalkan ternyata suaminya bisa PNS atau suaminya juga yang lain, bahkan menteri hehehe," ujar Risma.

Risma menyebut salah satu keluarga pejabat tersebut memang terdata dalam penerima bansos, namun ditolak.

"Iya (masuk data) tapi belum (nerima). Belum terima, dia nggak mau (terima)," kata Risma.

Dia menyebut saat ini pendataan penerima bansos dicari berdasarkan KK. Sehingga bisa dilihat siapa saja anggota keluarga yang terdaftar.

"Jadi family tree-nya kita bisa tahu. Kalau datanya benar pasti jadi efektif," jelas Risma.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, sempat menyoroti kekacauan data kependudukan di Tanah Air. Dia menyebut data kependudukan sangat penting karena berguna untuk semua pelayanan publik.

"Masalah data di Tanah Air kita tercinta itu sungguh sebuah pekerjaan rumah yang harus senantiasa ditekuni untuk diselesaikan. Terutama terkait dengan data kependudukan, karena basis data kependudukan itu menjadi basis, menjadi platform untuk semua pelayanan publik, dan bahkan untuk yang mendapatkan manfaat baik pemerintah maupun tidak," kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (16/9).

Lebih jauh, Suharso menjelaskan program bantuan pemerintah sebelum dan saat masa pandemi COVID-19. Jika sebelum pandemi, pemerintah hanya memiliki 4 program bantuan saja, tapi saat pandemi sejumlah program bantuan pun digulirkan pemerintah.

"Sebelum pandemi programnya itu hanya 4, yaitu PBI-JKN, PIP, sembako dan PKH. Setelah pandemi dan sampai hari ini kita memperluas menambah dengan beragam program dan masing-masing misal bantuan penerima upah minumum, subsidi upah, prakerja, sembako PPKM, bantuan beras bulog, subsidi kelas 3, diskon listrik, kuota internet, BLT-Dana Desa, BST, dan yang lainnya adalah yang rutin," katanya.

Dia mengungkap banyaknya program bantuan itu, dengan data kependudukan yang tidak akurat membuat program berpeluang tak tepat sasaran. Bahkan, kata dia, ada masyarakat yang bisa mendapat bantuan dari lebih satu program.

"Jadi ada yang kemungkinan mendapatkan masing-masing 1 program, ada yang mendapatkan 2 program, dan ada yang karena data itu tidak tersedia dengan baik ada bahkan yang mendapatkan 3-4 program sekaligus," ujarnya.

Suharso bahkan mengungkap kekacauan data kependudukan itu. Menurutnya, pejabat eselon 1 di Kementerian PPN mendapat bantuan sembako karena data kependudukan tidak tersedia dengan baik.

"Saya bisa sampaikan eselon 1 kami di Bappenas itu mendapatkan bantuan sembako, hebat juga, karena datanya bagus sekali. Karena datanya bagus sekali sampe eselon 1 bisa dapet. Mungkin karena datanya tidak diperbarui," pungkasnya.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan