Proyek Ibu Kota Baru Lanjut, Instansi Ini Bakal Pindah Dulu!

Prajurit TNI dan anggota Polri direncanakan pindah terlebih dahulu ke ibu kota baru menyusul selesainya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Kalau kita membangun tentu gak bisa langsung seperti sulap. Untuk pembangunan fisik ada step-step tahapannya. Kalau mau pindah, step-step ini yang sedang kita siapkan. Di masterplan kita juga sampai 2045," jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat ditemui di kantornya, Kamis (2/9/).

"Begitu bisa go, kita akan go. Kita sudah sampai pada land development, penanaman bibit sudah, penyemaian sudah kita lakukan. Cuma soal bagaimana kita akan membiayai dan membangun," imbuhnya.

Meski begitu, dia tidak dapat memastikan apakah cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru bisa terwujud atau tidak.

"Bisa gak pemerintahan ini bisa dimulai pada 2024 itu masih jadi pertanyaan, kalau dalam situasi seperti ini (pandemi Covid-19). Tapi, kita masih tetap on the right track," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan rencana pembangunan IKN ke Kalimantan Timur saat ini masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Rencana pemindahan IKN dengan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 terkini tersebut kata Rudy sesuai arahan dari Presiden Jokowi. Satu hal yang yang jelas saat ini RUU Pemindahan IKN sudah rampung dan siap diserahkan kepada DPR.

Meskipun saat ini pemindahan IKN tidak ada di dalam RAPBN 2022, maka skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi hal yang paling mungkin dilakukan.

Dalam rapat Kementerian PPN/Bappenas dengan DPR RI pada, Rabu (1/9/2021), pemindahan PNS ke IKN sudah disiapkan melalui belanja modal tahun anggaran 2022. Menurut Rudy hal itu adalah kajian persiapan.

"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. [...] Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," jelas Rudy.

Rudy menjelaskan jika RUU Pemindahan IKN bisa segera disahkan, maka tak khayal pada 2022 sudah bisa dibangun kantor pemerintahan dan Istana Kepresidenan.

Namun sekali lagi, kata Rudy semuanya tergantung dengan kondisi penularan pandemi Covid-19 secara nasional.[cnbcindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan