Risma Jawab Sindiran Terlalu Sibuk Keliling Daerah

Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma mengaku banyak turun ke lapangan lantaran banyak laporan soal kendala penyaluran bantuan sosial (bansos) di berbagai daerah.

Padahal, katanya, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sudah padan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu dikatakannya saat menanggapi sindiran DPR soal tak datang rapat, beberapa waktu lalu, lantaran banyak kelliling. 

"Makanya kami perlu cek, jadi saya turun ke lapangan itu karena saya mentok, kok ini [bansos] belum salur-salur? Ternyata masalahnya kartunya belum diserahkan sama bank," kata Risma dalam rapat virtual bersama Komite III DPD RI, di Jakarta, Selasa (21/9).

Politikus PDI-Perjuangan ini juga menyebut banyak kendala penyaluran bansos saat pihaknya turun langsung ke lapangan.

Tak hanya soal data ganda, pihaknya juga menemukan pemblokiran rekening penerima bansos, penyaluran bansos terhambat di bank, atau kartu kesejahteraan sosial (KKS) dipegang oleh orang lain sehingga penyaluran bansos tidak tepat sasaran.

"Seperti saya temukan terjadi di Semarang, ada 1.800-an bansos belum tersalur, ternyata KKS belum diterima. Terus saya koordinasi dengan Pemkot Semarang agar mengumpulkan 1.800 orang di balai kota untuk penyaluran bantuan, kita coba dan ternyata bisa [tersalur]," terang Risma.

Sebelumnya aksi Risma keliling daerah dikritik banyak pihak. "Keliling-keliling masyarakat memang penting, tapi di sini (DPR) juga penting karena kita mewakili masyarakat," kata Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay dalam rapat kerja dengan Kemensos, beberapa waktu lalu.

Risma juga mengaku sedang menyiapkan sistem terbaru untuk menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebab masih banyak ditemukan penggunaan dana untuk membeli rokok dan minuman keras (miras).

"Kita lagi siapkan sistem jadi belanja penerima bansos PKH bakal kita tertibkan, karena masih ada yang dibelikan rokok," kata mantan Wali Kota Surabaya itu.

"Kalau begitu terus penyelesaian kemiskinan itu makin jauh, sementara uang dari negara semakin banyak keluar," lanjutnya.

Sebagai informasi, bansos PKH merupakan bantuan berupa uang tunai yang langsung dicairkan melalui rekening bank kepada penerima manfaat. Besaran bansos PKH berkisar antara Ro600 ribu-Rp3 juta per tahun, disesuaikan dengan kriteria penerima bansos.

Sementara bansos BPNT dicairkan melalui e-warong atau distributor sembako yang telah bekerja sama dengan Kemensos. Penerima mendapatkan bantuan Rp200 ribu untuk ditukarkan dengan bahan pangan. [cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan