Sertifikat Vaksin Jokowi, Kominfo: PeduliLindungi Tak Bocor

Minggu lalu, media sosial dikagetkan dengan tersebarnya data sertifikat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihak pemerintah pun sudah angkat bicara bahwa tidak ada kebocoran di dalam aplikasi Peduli Lindungi, tempat sertifikat itu bisa diunduh.

Sebagai informasi, ada lima komponen data untuk mengakses data sertifikat yakni nama, tanggal lahir, kartu identitas, tanggal vaksin dan jenis vaksin. Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengatakan data untuk mengakses sertifikat itu tidak tersedia di aplikasi Peduli Lindungi.

"Kita tahu nama presdien kita siapa, tanggal lahir bisa kita cari, NIK ini tersedia ada di situs KPU bukan diambil Peduli Lindungi. Dengan masukkan NIK, tgl vaksin dan jenis vaksin bisa cari di berita. Yang terjadi penggunaan lima data secara tidak bener tanpa seijin pemilik data, tidak ada kebocoran data dari aplikasi Peduli Lindungi," jelas Usman dalam program Profit, Senin (6/9/2021).

Dia menjelaskan sebelumnya untuk mengakses menggunakan nomor handphone masyarakat. Namun atas saran dan masukan masyarakat diubah dengan lima komponen itu untuk mempermudah mengakses sertifikat.

Dengan ada kejadian tersebarnya sertifikat Jokowi itu, Usman mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi. Apabila akan diperketat juga dipilih dengan menggunakan data apa.

"Intinya pemerintah tidak mau mempersulit masyarakat. Kita tetap melindungi data masyarakat. Dengan aplikasi Peduli Lindungi ingin mendeteksi laju covid dalam konteks 3T.Data peduli lindungi sejauh ini aman, jangan ragu download aplikasi Peduli Lindungi," jelasnya.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan aplikasi Peduli Lindungi memiliki banyak manfaat. Mulai dari data vaksin, untuk perjalanan hingga akses masuk ke mall.

Namun masalah keamanan data seperti gunung es dan harus diselesaikan. Harus dicari celah keamanannya, ditutup dan tidak diulang lagi.

Menurutnya hingga saat ini isu kebocoran tidak ditangani dengan baik. Setiap ada kesalahan selalu dianggap aman, dan ujung tidak ada kejelasan, ungkap Heru.

"Menurut saya ini momentum ketika sertifikat pak Presiden sampai ke sebar ke publik, ini momentum juga harus peduli terhadap keamanan data pribadi orang Indonesia," kata Heru.[cnbcindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan