Andika Perkasa Jawab Koalisi Sipil soal Dugaan Pelanggaran HAM

Koalisi Masyarakat Sipil menyebut ada pemberitaan yang mengaitkan Jenderal Andika Perkasa dengan pelanggaran HAM di Papua pada 2003. Andika Perkasa mengatakan dirinya selalu terbuka.

"Saya benar-benar terbuka kalau memang ada dugaan (keterlibatan) atau apa, saya terbuka loh," kata Andika seusai fit and proper test di DPR, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Andika mempersilakan jika memang kasus tersebut hendak diteliti kembali. Andika mengatakan tidak ada rasa ragu dan takut jika ada yang hendak mengusut kasus itu.

"(Kalau diteliti lagi) monggo, nggak ada keraguan maupun ketakutan kalau memang...," ujarnya.

Andika telah selesai mengikuti fit and proper test di Komisi I DPR. Hasilnya, Komisi I DPR menyetujui Andika sebagai Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Kritik dari Koalisi Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik Presiden Jokowi atas penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Mereka menilai langkah Jokowi itu mengandung tiga permasalahan serius. Salah satunya terkait catatan dugaan keterlibatan Jenderal Andika dalam pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam rilis resminya seperti dilihat detikcom, Jumat (5/11). Berikut poin kritik koalisi sipil soal dugaan pelanggaran HAM tersebut:

Presiden RI harus betul-betul memastikan calon Panglima TNI yang diusulkannya tidak memiliki catatan buruk, khususnya terkait pelanggaran HAM. Adanya pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius (Tempo, 23 Oktober 2003). Sudah seharusnya Presiden RI melakukan penggalian informasi secara komprehensif terhadap seluruh kandidat dengan melibatkan lembaga-lembaga kredibel guna memperkuat pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan diajukannya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI, menunjukkan bahwa Presiden RI tidak memiliki komitmen terhadap Penegakan HAM secara serius sebagaimana komitmen politiknya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan