Gebrakan Jenderal Andika Perkasa Selama Menjabat Kasad

Presiden Joko Widodo menunjuk Kasad Jenderal Andika Perkasa sebagai Calon Panglima TNI. Surat Presiden (surpres) nama calon panglima TNI tersebut telah diserahkan ke DPR. Surpres dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan diterima oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, Rabu (3/11).

Jenderal Andika telah menjabat tiga tahun sebagai Kasad sejak November 2018. Dia menggantikan Jenderal Mulyono yang pensiun pada Januari 2019. Selama menjadi Kasad, sejumlah gebrakan telah dilakukan Jenderal Andika.

Misalnya saja, menghilangkan tes keperawanan dalam proses rekrutmen di Tentara Angkatan Darat. Andika juga membawa TNI AD dan milter Amerika Serikat (AS) latihan perang terbesar bersama bertajuk Garuda Shield XV sepanjang 1-14 Agustus 2021.

TNI AD juga ikut meneliti vaksin nusantara di RSPAD Gatot Soebroto. Andika juga membantu mantan atlet voli wanita Indonesia, Aprilia Manganang, mengubah statusnya menjadi laki-laki.

Di bawah Jenderal Andika, TNI AD juga melakukan kerjasama penelitian di bidang pengobatan malaria antara TNI AD dengan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman

Kesejahteraan prajurit juga menjadi perhatian Andika selama memimpin TNI AD. Andika membuat kerjasama antara TNI AD dengan BTN dengan membangun 10.000 rumah tinggal bagi prajurit.

Andika Jalani Fit and Proper Test

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya segera merespons Surat Presiden (Surpres) tentang calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada 4-5 November 2021. Tes akan dilakukan oleh Komisi I DPR.

“Begitu Surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok (Kamis) sampai dengan Jumat,” kata Puan di Jakarta, Rabu (3/11).

Bamus DPR, kata Puan, juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 8 November 2021.

“Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI,” kata Puan.

Dia menyebut, sesuai UU TNI, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI.

“Jadi kalau prosesnya bisa lebih cepat, tentu lebih baik,” kata politisi PDIP itu.[merdeka.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan