Jenderal Andika Pastikan Aturan Pemanggilan Prajurit TNI Bukan untuk Halangi Pemeriksaan

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa aturan baru terkait pemanggilan prajurit TNI oleh penegak hukum bukan untuk menghalangi pemeriksaan. Namun, prosedur proses hukum bagi anggota TNI telah diatur oleh undang-undang.

Hal ini disampaikan Jenderal Andika Perkasa usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Selasa (23/11/2021). Keduanya membahas beragam persoalan terkait TNI-Polri ke depan.

"Selama ini kan juga sudah berlangsung, dan sama sekali, bukan berarti kita menutup pemeriksaan yang, sama sekali nggak, sama sekali nggak ya," kata Panglima TNI menanggapi pertanyaan wartawan terkait ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum, yang dikutip dari video Instagram @divisihumaspolri, Selasa (23/11/2021).

Jenderal Andika mengaku harus mengecek ulang ST Panglima tersebut. Namun, menurutnya, proses hukum bagi anggota TNI telah diatur dalam UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pun dengan peradilan umum yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1986.

"Saya harus cek lagi ya mbak (ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021), tapi saya harus ikuti peraturan perundangan, harus. Jadi mekanisme soal pemanggilan segala macem itu soal teknis saja," ujarnya.

Untuk diketahui, dikutip dari siaran resmi Pasmar 2 Marinir TNI, dasar penerbitan ST Panglima ini menyusul adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh Pihak Kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan ini untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Terdapat empat poin aturan dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 tersebut. Berikut ini aturan lengkapnya:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum. [sindonews.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan