Ketua KPK Usul Gaji-Fasilitas Kepala Daerah Dinaikkan Agar Tak Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan agar gaji atau pendapatan kepala daerah ditingkatkan. Hal itu merupakan salah satu cara agar kepala daerah tidak punya niatan korupsi.

Hal itu dikatakan Firli saat acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jateng di gedung Gradika Bakati Praja, Semarang. Ia menyebutkan tiga usulan terkait pencegahan korupsi oleh kepala daerah.

"Usulan kita peningkatan pendapatan dan fasilitas yang didapatkan kepala daerah saat menjabat atau pascamenjabat. Dengan hal ini ada kepastian. Ada cara ngerem agar tidak melakukan perbuatan korupsi," kata Firli, Kamis (11/11/2021).

Selain usulan itu Firli juga meminta agar biaya Pilkada ditanggung pemerintah. Ia menyebut biaya Pilkada masih tinggi dan ia menyebut 82,3 persen biaya pilkada dibiayai donatur atau sponsor sehingga berpotensi menimbulkan korupsi kemudian hari.

"Satu, evaluasi kembali bagaimana pelaksanaan Pilkada agar jauh dari praktik korupsi jauh dari biaya tinggi, jauh dari jual beli suara. KPK mengusulkan pertama terkait pembiayaan pilkada ditanggung semua oleh negara. Pengadaan alat peraga kampanye, uang saksi, dibiayai dan ditanggung negara," jelasnya.

Terakhir, Firli meminta keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak untuk memberantas atau mencegah korupsi saat ini.

"Apapun yang ada sekarang itu pilihan bangsa yang terbaik, kalau ada yang harus dibenahi ya semua harus ikut terlibat," katanya.

Dalam diskusi itu, Bupati Batang, Wihaji, mengatakan banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang kecil sedangkan ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.

"Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang," kata Wihaji.

Sementara Bupati Banyumas, Achmad Husein, bertanya tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya ada juga kepala daerah yang tidak mengetahui perbuatannya merupakan tindakan korupsi. Achmad juga sempat usul sebelum ada OTT, kepala daerah ditegur atau diberi peringatan terlebih dahulu sehingga tidak langsung OTT.

"Kami semua ini takut dan tidak mau di-OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah," kata Achmad Husein.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung usulan itu. Menurutnya pembahasan serupa pernah terjadi saat Ganjar masih anggota DPR RI.

"Diskusi ini sudah dari dulu sejak saya DPR sudah ada. Mudah-mudahan teman-teman sadar. Wilayah sudah diketahui, korupsi, kolusi, jual beli jabatan, perizinan, sudah diomongkan, jangan lakukan itu. Kalau ada yang nekat ya tangkap," kata Ganjar.

Ia juga menjelaskan sudah ada grup WhatsApp (WA) dengan KPK, maka dia berharap agar konseling juga bisa berjalan sehingga kepala daerah terhindar dari tindakan yang ternyata korupsi.

"Kita punya grup WA dengan kawan KPK sehingga konseling dibuka. Memastikan bahwa pemerintahan berjalan baik anggaran negara digunakan dengan baik," jelas Ganjar. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan