Tagih Utang BLBI, Mahfud Md: Tidak Ada Nego-nego!

Menko Polhukam Mahfud Md buka-bukaan tentang sejumlah kendala terkait berlarut-larutnya penagihan utang obligor BLBI, salah satunya upaya negosiasi kepada pejabat terkait. Mahfud Md menegaskan tidak boleh ada lagi negosiasi karena sudah 22 tahun.

"Di dalam rapat-rapat itu, kita bertanya kenapa sih ini kok lama sekali, lalu ada catatan memang setiap ganti pejabat, setiap ganti menteri, ganti dirjen, itu selalu ada upaya dari obligor dan debitur itu nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utanglah, ingin menghitung kembali lah, sehingga tertunda-tunda sampai saat ini," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).

Mahfud menambahkan, pintu negosiasi para obligor telah tertutup. Obligor BLBI diminta menjelaskan langsung kepada Satgas BLBI jika merasa memiliki bukti pelunasan utang sehingga pemerintah akan tegas menindak tegas pengembalian aset negara terkait BLBI.

"Oleh sebab itu, ini udah 22 tahun kan, endak boleh begitu lagi mari kita selesaikan sekarang, endak ada nego lagi sekarang, datang aja ke kantor jelaskan kalau punya bukti sudah lunas dan itu sah ya kita nyatakan lunas," kata Mahfud.

"Tapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita jangan coba-coba dijual, disewakan atau dialihkan ke pihak lain, itu tidak boleh. Enggak ada nego-nego sekarang, masa nego terus 22 tahun," sambungnya.

Sebelumnya, Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terus berupaya menagih utang kepada obligor BLBI. Satgas BLBI kini menyita tanah seluas 120-124 hektare di Karawang, yang merupakan aset PT Timor Putra Nasional terkait Tommy Soeharto.

"Benar, hari ini Satgas BLBI menyita tanah seluas sekitar 120 hektar di Karawang beserta seluruh aset industri yang ada di dalamnya," kata Menko Polhukam Mahfud Md, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).

Mahfud mengatakan aset tanah yang disita itu merupakan kawasan industri di Karawang. Mahfud mengatakan sebelumnya aset tersebut dijaminkan Tommy Soeharto kepada negara.

"Ini adalah kawasan industri yang dulu dijaminkan oleh Tommy Soeharto kepada negara. Kita punya dokumen hukum untuk melakukan itu," ujar Mahfud. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan