Ungkap Jaringan Mafia Tanah, Sofyan Djalil Sebut Ada ASN Nakal di Kementerian ATR/BPN

Jaringan mafia tanah bisa merajalela karena ada keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) nakal di jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). 

Pernyataan itu, disampaikan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil, dalam Market Review IDXChanel, Kamis (4/11/2021). Dia bahkan menyebut ASN nakal tersebut sebagai "apel busuk".

"BPN ini cukup besar organisasinya, ada 40 ribu orang. Dalam organisasi besar seperti ini, pepatah mengatakan, dalam keranjang apel yang besar pasti ada satu dua apel busuk," ujar Sofyan Djalil. 

Dia mengungkapkan, banyak ASN di Kementerian ATR/BPN mencari penghasilan samping dengan bekerja sama oleh mafia tanah. Dirinya memberikan contoh misalnya sertifikat warga milik A diubah menjadi milik B, kemudian mafia ini mengajak ke pengadilan, namun di pengadilan juga sudah ada oknum hakim yang bisa diajak kolusi dengan mafia tanah, seperti mengadili tanpa menghadirkan para pihak terkait.

"Jadi mafia tanah juga bekerjasama dengan oknum hakim, kemudian mengadili sebuah perkara, namun yang bersangkutan tidak dipanggil kepengadilan, dengan alasan teknis seperti tidak diketahui alamat, padahal itu adalah bagian skenario mafia tanah, anda dua kali siang tidak ada, diketok (palu pengadilan)," kata Sofyan Djalil.

Selanjutnya ada lagi oknum mafia tanah yang sudah bekerjasama dengan para pengacara. "Jadi oknum mafia ini terjadi di semua lini, memang ada oknum-oknum yang membacking, jadi memang negeri kita ini masih jauh dari tertib yang kita inginkan," tutur Sofyan Djalil.

Hal itu, lanjutnya, menunjukkan mafia tanah itu bisa merajalela karena luas jaringannya dari berbagai pihak, baik jaringan dari dalam tubuh pemerintah, kementerian, penegak hukum, sampai pengadilan.

Dia memaparkan, saat ini, pemerintah sedang memerangi para mafia tanah, karena menurutnya mafia tanah saat ini merajalela.

Terkait dengan itu, dia meminta semua pihak terutama jajaran Kementerian ATR/BPR dari pusat sampai daerah dapat mendukung upaya tersebut, agar pemerataan pembangunan yang sedang digencarkan pemerintah tidak memberikan ruang gerak luas kepada mafia tanah. [inews.id]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan