Baru Sebulan Jadi KSAD, Dudung Abdurahman Ditunjuk Erick Thohir Jadi Komut PT Pindad
Jumat, 24 Desember 2021
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Dudung Abdurahman, ditunjuk Menteri BUMN, Erick Thohir, menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pindad (Persero).
Dudung Abdurahman baru menjabat sebagai KSAD sekitar sebulan lalu, ketika dilantik Presiden Joko Widodo pada 17 November 2021. Dengan ditunjuk sebagai Komut PT Pindad, Dudung menggantikan posisi Jenderal TNI Andika Perkasa.
Kabar pergantian tersebut dibenarkan Direktur Utama Pindad, abraham mose. Menurutnya, pergantian Komisaris Utama perseroan dilakukan pada Kamis (23/12/2021), melalui Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN.
Abraham pun berharap keberadaan Dudung Abdurachman mampu mendorong kemampuan Pindad sebagai industri pertahanan agar lebih tumbuh kembang dalam melakukan inovasi terhadap produk baru seperti senapan, pistol, peluru dan kendaraan tempur dalam mendukung TNI.
"Tentunya harapan kedepan untuk Pindad dengan keberadaan Komut yang baru akan tetap mendorong kemampuan Pindad sebagai industri pertahanan lebih tumbuh kembang dalam melakukan inovasi terhadap produk baru, senapan, pistol, peluru dan kendaraan tempur u mendukung TNI kita," ujar Abraham saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (23/12/2021).
Menurut dia, Andika Perkasa pun melakukan hal serupa, yakni mendorong kinerja perseroan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. "Hal yang sama juga sudah dilakukan Komut sebelumnya untuk kemajuan PT Pindad ke depan," ungkap Abraham.
Sebelum menjadi KSAD, Dudung Abdurachman menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Alumnus Akmil 1988 ini diangkat sebagai Pangkostrad sejak 25 Mei 2021 setelah dinilai sukses mengemban amanah sebagai Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya).
Nama Dudung sempat disorot karena aksinya mencopot baliho bergambar Rizieq Shihab, yang saat itu menjadi pemimpin Front Pembela Islam (FPI) pada November 2020.
Dudung mengatakan, apa yang dia lakukan sebagai tanda bahwa semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia, termasuk dalam urusan pemasangan baliho. Di saat yang sama Dudung juga melontarkan wacana agar FPI dibubarkan.
Pada Mei 2021, Mayjen Dudung kembali menunjukkan ketegasannya dengan pernyataan komitmen untuk menumpas perilaku premanisme debt collector di wilayah Jabodetabek.[inews.id]