Pengangkatan Novel Baswedan Jadi ASN Disoal, Polri Jawab Sesuai Aturan

Pengangkatan Novel Baswedan dan 43 mantan pegawai KPK lainnya menjadi ASN Polri dipermasalahkan hingga dilaporkan ke Komnas HAM. Polri pun menjawab hal tersebut dan melakukan pembelaan terhadap Novel cs.

Aduan Novel Baswedan dkk ke Komnas HAM itu diajukan Kongres Pemuda Indonesia ke Komnas HAM pada Jumat (10/12) kemarin. Mereka meminta keadilan yang sama juga diterapkan kepada guru honorer bernama Sugianti yang lolos CPNS namun belum ada kejelasan.

"Kita hadir untuk meminta keadilan jangan dibeda-bedakan 44 eks pegawai KPK yang diterima menjadi ASN Polri dengan seorang guru honorer yang telah lolos menjadi pegawai negeri sipil dan telah menang di putusan MA terkait pengangkatan beliau sebagai PNS," kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni Nasution, saat itu.

"Akan tetapi sampai saat ini juga tidak kunjung juga diangkat sebagai ASN. Untuk itu, kita hari ini menyatakan keberatan kenapa yang bersangkutan bisa menjadi, ASN padahal Ibu Sugianti mengabdi sudah puluhan tahun menjadi guru," lanjutnya. 

Pitra yang merupakan kuasa hukum Sugianti itu mengatakan pihaknya juga melaporkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan KemenPAN-RB. Sebab nomor induk kepegawaian (NIK) Sugianti tak kunjung dikeluarkan.

Pitra menyampaikan putusan penetapan Sugianti menjadi ASN sudah inkrah di Mahkamah Agung (MA) dan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, kata Pitra, BKN RI tidak menjalankan putusan tersebut.

Pitra meminta agar Novel Baswedan dkk dipanggil ke Komnas HAM untuk menjelaskan bagaimana cara menjadi ASN Polri meski tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia ingin keadilan yang sama diterapkan kepada Sugianti.

Dalam hal ini Komnas HAM sudah angkat bicara. Komnas HAM mengatakan akan mendalami masalah yang dihadapi Sugianti.

"Terkait masalah Bu Sugianti kami dalami," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi, Sabtu (11/12).

Polri Bela Novel Cs

Polri menegaskan proses pengangkatan dan pelantikan Novel Baswedan cs sebagai ASN Polri telah melalui proses yang sesuai dengan aturan. Polri menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi hingga melakukan harmonisasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan tak ada permasalahan hukum ke depan terkait pengangkatan 44 eks pegawai KPK itu.

"Perekrutan ini telah melalui proses cermat dan hati-hati dan sesuai aturan yang ada," jelas Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada detikcom, Minggu (12/12/2021).

"Sehingga dapat dipastikan pengangkatannya sebagai ASN Polri tak menimbulkan permasalahan hukum," imbuh dia.

Dedi menjelaskan, sebelumnya Polri telah bersinergi dengan 6 lembaga negara terkait untuk membahas pengangkatan Novel Baswedan dkk. Polri juga telah meminta pendapat para ahli di bidangnya.

"Proses perekrutan ini telah melewati koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait di antaranya Kemensetneg RI, KemenPAN-RB RI, Kemenkumham RI, MK, MA, BKN, serta kami mengundang para ahli, kami minta pendapat para ahli di bidang administrasi dan tata negara," terang Dedi.

Dedi pun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang mendukung langkah Polri merekrut Novel Baswedan dkk. Polri menyebut ini adalah wujud nyata Polri dalam memerangi kejahatan korupsi.

"Oleh sebab itu, Polri mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dukungannya yang luar biasa dalam proses pengangkatan. Ini sebagai wujud semangat antikorupsi," ujar mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini.

Dia menambahkan, pembahasan pengangkatan Novel Baswedan dkk tak hanya sebatas dalam pertemuan atau rapat antarlembaga, tapi juga keputusan merekrut Novel Baswedan dkk sebagai ASN Polri sudah disetujui dalam bentuk surat dari KemenPAN-RB.

"Selain rapat interdep, juga turunan surat persetujuan dari KemenPAN-RB, pentahapan-pentahapannya sudah ada," pungkas Dedi.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan