Pernyataan Tito yang Ultimatum Anies Cs Gegara Duit 'Ngendon'
Selasa, 28 Desember 2021
Kementerian Dalam Negeri melaporkan ada sekitar 10 pemerintah provinsi dengan simpanan kas daerah tertinggi pada bank umum.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengemukakan provinsi yang memiliki simpanan tertinggi di seluruh Indonesia adalah DKI Jakarta dengan angka Rp 12,95 triliun,
"[Kami] ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur," kata Tito, dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Senin (27/12/2021).
Laporan simpanan daerah yang begitu tinggi terungkap dalam rapat pemantauan simpanan kas daerah di perbankan. Setidakyna, ada 10 kepala daerah yang diundang.
"Kami sengaja mengundang 10 gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya, simpanan relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," kata Tito.
Berikut 10 provinsi yang memiliki simpanan kas daerah yang tinggi:
1. DKI Jakarta Rp 12,95 triliun
2. Aceh Rp 4,42 triliun
3. Papua Rp 3,82 triliun
4. Jawa Timur Rp 2,75 triliun
5. Jawa Barat Rp 2,56 triliun
6. Kalimantan Timur Rp 2,07 triliun
7. Papua Barat Rp 1,94 triliun
8. Riau Rp 1,42 triliun
9. Sumatera Utara Rp 1,12 triliun
10. Jawa Tengah Rp 1,02 triliun
Tito lantas mengutip data Bank Indonesia (BI), yang menyebutkan ada lebih dari Rp 203 triliun dana menganggur. Ini merupakan data per 30 November pada pukul 18.00.
"[Dengan rincian] Rp 144,9 triliun dalam bentuk giro, ini artinya akan dibelanjakan, kemudian Rp 54,38 triliun dalam bentuk deposito dan Rp 4,6 triliun dalam bentuk tabungan," kata Tito.
Adapun berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri hingga 17 Desember, total dana pemerintah daerah yang tersedia di pemprov maupun pemda/pemkot sebesar Rp 159,4 triliun.
Dari data tersebut sebanyak Rp 50,63 triliun berada di provinsi, Rp 85,82 triliun di kabupaten, dan Rp 23,02 triliun di kota.
Tito kemudian mempertanyakan apakah dana tersebut memang akan dibelanjakan di akhir tahun atau sengaja disimpan untuk sisa lebih pembiayaan anggaran.
"Mohon rekan-rekan gubernur untuk segera melakukan rapat koordinasi percepatan belanja, kemudian juga klarifikasi simpanan dana pemerintah daerah di kabupaten/kota di wilayah provinsi," jelasnya.[cnbcindonesia.com]