Mahfud Respons Bahlil: Pilpres Tetap 2024, Tunggu Keputusan KPU
Selasa, 11 Januari 2022
Menko Polhukam, Mahfud Md merespons Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengklaim para pengusaha setuju jika Pilpres 2024 diundur. Mahfud memastikan Pemilu tetap akan dilaksanakan pada 2024.
"Urusan tanggal pelaksanaan pemilu sudah tinggal menunggu keputusan KPU," kata Mahfud saat dihubungi, Senin (10/1/2022).
Mahfud menyebut pemerintah telah mengajukan alternatif dan mendengar alternatif terkait tanggal pemilu di 2024. Dia pun mempersilakan KPU menentukan kapan tepatnya pemilu akan diselenggarakan.
"Pemerintah sudah mengajukan alternatif dan mendengar alternatif lain tentang tanggal pemilu tahun 2024. Silakan KPU mengambil langkah-langkah untuk memastikan kapan tanggalnya," ucapnya.
Klaim Pengusaha Ingin Pilpres 2024 Diundur
Sebelumnya, klaim itu disampaikan Bahlil untuk mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya ada sedikit terusik dengan data yang... bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan Pilpres," kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip pada Senin (10/1).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana 3 periode harus dihentikan. Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
"Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya," katanya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," katanya.
"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," ujar dia.
Dalam Survei Indikator, persentase yang sangat setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027 mencapai 4,5%, setuju 31,0%, kurang setuju 32,9%, tidak setuju sama sekali 25,1%, dan tidak tahu/tidak jawab 6,6%.
Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 6-11 Desember 2021. Populasi survei tersebut adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, atau mereka yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.
Penarikan sampel survei Indikator menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel 2020 responden, dengan sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi, serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur. Margin of error survei tersebut +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95%.