Bursa Terkini Calon Pemimpin IKN: Antara Kepala Daerah Arsitek atau Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini sudah mengantongi nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru. Setidaknya ada 2 kemungkinan yang merebak, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dijabat oleh kepala daerah berlatar belakang arsitek atau menteri. Siapa dia?

Seperti diketahui, Undang-Undang (UU) IKN telah diberi nomor serta ditandatangani Presiden Jokowi. UU tersebut resmi diundangkan pada Selasa (15/2/2022). Setelah proses tersebut dilakukan, UU IKN resmi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Merujuk Pasal 10 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Presiden Jokowi memiliki waktu paling lambat dua bulan untuk menunjuk Kepala Otorita. Waktu 2 bulan itu terhitung sejak UU IKN diundangkan, yakni sejak 15 Februari 2022.

Calon Kepala Otorita Tokoh Kepercayaan Jokowi

Informasi yang menyebut Presiden Jokowi telah mengantongi nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara awalnya diembuskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Menurut politisi PKB itu, Jokowi sedang menunggu hari baik untuk mengumumkan calonnya.

"Kepala Otorita IKN Nusantara, namanya sudah di saku Presiden Joko Widodo," kata Luqman saat dihubungi, Jumat (18/2/2022).

"Setahu saya, Presiden Jokowi sangat fokus agenda pembangunan IKN Nusantara. Termasuk mempersiapkan figur yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita. Kapan diumumkan, saya kira Presiden Jokowi sedang menunggu hari baik," ucap Luqman.

Bicara hari baik, bukan rahasia lagi Presiden Jokowi 'senang' memilih Rabu Pon atau Rabu Pahing untuk mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle menteri.

Untuk Rabu Pon sendiri, yang terdekat jatuh pada 23 Maret, sedangkan Rabu Pahing jatuh pada 2 Maret. Pada April 2022, Rabu Pon jatuh pada tanggal 27, untuk Rabu Pahing, yakni tanggal 6.

Apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal kembali melakukan kebiasaan reshuffle dalam mengumumkan nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara? Tunggu tanggal mainnya.

Luqman Hakim juga memberikan sejumlah petunjuk terkait calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang sudah berada di saku Presiden Jokowi. Menurut Wasekjen PKB itu, calon pemimpin IKN Nusantara adalah tokoh yang kerap memberi masukan kepada Presiden Jokowi.

"Calon Kepala Otorita yang akan diumumkan merupakan salah satu tokoh yang dipercaya Presiden Jokowi, sehingga sering diminta memberi masukan dan pertimbangan oleh Presiden," sebutnya.

Kepala Otorita Nusantara Bisa Dirangkap Menteri

Adalah Ketua DPP PPP Achmad Baidowi yang menyebut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bisa dirangkap oleh menteri. Politisi yang juga dikenal dengan panggilan Awiek menjadikan Pasal 9 UU IKN sebagai dasar, yang mana di dalamnya menyebutkan bahwa status Otorita Ibu Kota Nusantara setingkat kementerian.

"Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 bahwa kepala dan wakil kepala otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan dalam Pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri. Adapun wakilnya dari luar kementerian," jelasnya.

Meski demikian keputusan tetap berada di tangan Jokowi. Namun, peluang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara akan dijabat oleh menteri diyakini masih sangat terbuka.

"Namun hal itu tergantung pilihan dari presiden apakah menunjuk Kepala Badan Otorita IKN atau menunjuk salah satu menteri untuk merangkap Kepala Badan Otorita IKN. Yang jelas, peluang itu sangat terbuka jika melihat ketentuan UU IKN," jelasnya.

Ada 3 menteri yang berpeluang menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas.

Antara Kepala Daerah Arsitek atau Menteri?

Ada 2 tokoh yang diduga kuat bakal ditunjuk sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dua tokoh dimaksud, ada yang masih aktif menjabat kepala daerah dan ada yang pernah menjabat menteri di Kabinet Jokowi, tepatnya Kabinet Kerja Jilid I.

Tokoh yang masih aktif menjabat kepala daerah, tak lain adalah Ridwan Kamil atau RK. Sedangkan tokoh yang dimaksud eks menteri di kabinet Jokowi adalah Bambang Brodjonegoro.

"Presiden bilang calon Kepala IKN adalah kepala daerah berlatar belakang arsitek. Di situlah muncul nama RK menguat. Kalau mau dispekulasikan sepertinya ada dua nama yang menguat. Ridwan Kamil dan Bambang Brodjo," kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).

Ridwan Kamil jadi kandidat karena Presiden Jokowi pernah menyebut kriteria calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala daerah yang berlatar belakang arsitek. Namun Ridwan Kamil memiliki setidaknya dua kendala, salah satunya yakni Gubernur Jawa Barat itu harus merelakan 'panggung' politik 2024.

"RK masuk nominasi karena latar belakangnya sebagai arsitek dan bisa bawa Jabar berkembang dengan baik. Problemnya bagi RK, tak mudah meninggalkan Jawa Barat karena takut dituding khianati rakyat jadi gubernur tak sampai tuntas. Termasuk, RK bisa kehilangan panggung politik jika urus ibu Kota baru yang masih memulai dari nol," papar Adi Prayitno.

Sedangkan Bambang Brodjonegoro dinilai nothing to lose. Selain tak terkendala panggung 2024, Bambang sendiri dinilai sebagai sosok yang mumpuni dari segi pengalaman.

Bambang diketahui pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di kepemimpinan Jokowi. Mulai dari Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas hingga Menteri Riset dan Teknologi (kini dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Rekam jejak Bambang tersebut sangat relevan dengan jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Sebab, pemimpin IKN Nusantara tentu harus memahami bagaimana merancang sebuah wilayah dan juga mahir dalam aspek perencanaan anggaran.

"Bambang Brodjo juga masuk nominasi. Senior, berpengalaman, sempat dipercaya betul jadi Menristek. Bahkan setelah tak jadi menteri, ada gosip angin bahwa Bambang Brodjo digaransi sebagai Kepala IKN," sebut Adi Prayitno, yang juga tercatat sebagai dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan