Catat! 1 Maret 2022 Kartu BPJS Cuma Syarat Jual Beli Tanah

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional sebagai syarat wajib pengurusan dokumen layanan publik tidak semua berlaku di 1 Maret 2022. Sebab, akan dilakukan penyesuaian secara bertahap.

Menurutnya, untuk pengurusan dokumen layanan publik yang menjadikan JKN sebagai syarat layanan mulai 1 Maret 2022 baru akan dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN saja. Itu pun hanya untuk jual beli tanah dan selebihnya masih dalam penyesuaian.

"Banyak yang tidak tahu dikira semua ini berlaku 1 Maret 2022. Padahal 1 Maret itu hanya dari ATR/BPN itu juga untuk pembelian tanah gitu," ujarnya dalam webinar FMB, Kamis (24/2/2022).

Sementara itu, Kementerian lainnya yang diperintahkan untuk ikut melakukan penyesuaian terkait Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 masih belum siap. Sehingga pengurusan SIM dan lainnya masih akan menunggu waktu untuk diimplementasikan.

"Jadi untuk SIM, haji itu tergantung kementerian/lembaga yang terkait," kata dia.

Di kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara menyebutkan, bahwa untuk K/L yang belum siap akan diberikan waktu. Nantinya akan ada aturan turunan untuk mengatur lebih lanjut kebijakan tersebut.

"Kalau misalnya ATR siap (implementasikan) dalam 2 minggu, ya ATR keluar. Tapi kalau K/L lain belum siap untuk melaksanakan itu memang dalam pembahasan," pungkasnya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan