Mendag Ancam Tak Beri Izin Ekspor ke Produsen Migor Bandel!

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui bahwa proses distribusi minyak goreng (migor) di daerah belum sepenuhnya lancar. Ia berjanji akan memberikan sanksi tegas, bagi produsen migor yang bandel, antara lain tak terbit izin ekspor.

Hal ini ditegaskannya setelah tinjauan Pasar Raya dan Pasar Lubuk Buaya Sumatera Barat pada Jumat (25/4/22). Namun, Ia berjanji bakal melancarkan distribusi agar masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga sesuai ketentuan.

"Kondisi di pasar tidak sesuai dengan keadaan di lapangan secara keseluruhan. Artinya, terjadi kemacetan distribusi migor. Saya meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Padang untuk segera membenahinya. Kemendag juga akan menghubungi distributor dan produsen utama di Padang untuk memperbaiki jalur distribusi agar harga sesuai dengan ketentuan," jelas Lutfi dalam keterangan resmi dikutip Minggu (27/2/22).

Lutfi mengakui bahwa, harga migor di Padang secara rata-rata masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan Pemerintah. Untuk itu, Kemendag memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran pendistribusian migor agar harganya sesuai dengan ketentuan HET yang ditetapkan Pemerintah.

"Kemendag akan menindak tegas eksportir migor yang tidak menyuplai pasar dalam negeri dengan tidak menerbitkan izin ekspor. Selain itu, jika ada penimbun migor Kemendag akan menindak dengan tegas secara hukum," sebut Lutfi.

Usai dari Sumbar, di hari ini juga Lutfi juga mengunjungi Jambi dan memeriksa kondisi pasokan dan distribusi minyak goreng di Pasar Angso Duo, Kota Jambi. Ia mengklaim tidak ada kekurangan pasokan minyak goreng di Jambi.

"Kami melanjutkan pantauan kondisi minyak goreng di daerah-daerah. Di Jambi, kami lihat kondisinya baik, pasokannya ada, dan distribusi diatur pemerintah daerah setempat. Tidak ada antrean-antrean panjang di Jambi untuk mendapatkan minyak goreng. Kami harap kondisi ini dapat terus dijaga," ungkap Lutfi.

Ia juga bertemu Gubernur Jambi Al Haris dengan memimpin rapat koordinasi minyak goreng. Ia menekankan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pasokan minyak goreng terdistribusi dengan baik ke seluruh daerah di Indonesia.

"Saya minta produsen, distributor, dan ritel modern untuk bekerja sama memastikan tidak ada hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng," tegasnya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan