Muhaimin Iskandar Usulkan Pemilu 2024 Ditunda Maksimal 2 Tahun

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar secara mengejutkan memberikan usulan untuk mengundur jadwal Pemilu 2024 sekitar 1-2 tahun.Padahal, pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal Pemilu akan digelar tanggal 14 Februari 2024. 

Usulan ini muncul setelah dirinya melakukan pertemuan tertutup dengan pelaku UMKM, pebisnis, hingga para analisis ekonomi dari berbagai perbankan. Pertemuan itu dilakukan di Ruang Delegasi DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2/2022). 

"Oleh karena itu dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam jumpa persnya.

Gus Muhaimin mengungkapkan, masukan yang didapat dalam pertemuan itu menyangkut adanya momentum untuk melakukan recovery ekonomi nasional terhadap dua tahun pandemi yang sebelumnya dianggap tidak efisien. Meskipun, kata dia, upaya itu telah dilakukan sejak 2021. 

"Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren dan momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibandingkan negara mana pun," ujarnya

Beranjak dari masukan dan hasil kunjungan kerjanya ke bernagai daerah, ia melihat tidak hanya persoalan ekonomi, sosial pendidikan juga mengalami stagnansi dua tahun kemarin. Ia berpendapat, prospek dua tahun ini tidak boleh diabaikan.

"Karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai propek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," tuturnya. 

Ketua Umum DPP PKB itu berpandangan, pemilu bisa bermasalah karena ada tiga kondisi. Pertama, para pelaku ekonomi melakukan pembekuan (freeze). Mereka memilih wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainly economy. 

"Sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus apalagi pasca-G20 ini. Yang ketiga, pemilu itu juga dikawatirkan, moga-moga tidak terjadi, eksploitasi ancaman konflik," pungkasnya. [sindonews.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan