Titah Luhut: Belanja Pemerintah Wajib Produk Dalam Negeri!

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan produk dalam negeri, terutama dari Usaha Kecil Menengah atau Artisan.

"Kita ingin yang dibelanjakan dalam e-katalog semua barang-barang dalam negeri sehingga berdampak untuk menciptakan lapangan kerja, teknologi, dan peningkatan ekonomi masyarakat," kata Luhut dalam keterangan, dikutip, Selasa (17/2/2022).

Menko Luhut mengatakan target pembelian produk dalam negeri adalah sebesar Rp400 Triliun melalui e-katalog dan toko daring pada 2022.

Dengan melakukan belanja dalam negeri, maka dampak yang dihasilkan lebih besar. Mulai dari penciptaan lapangan pekerjaan, pemanfaatan teknologi, hingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

Luhut mencontohkan, pada tahun 2021 Kemendikbudristek telah mengalihkan dari belanja produk elektronik impor ke produk dalam negeri sebesar Rp1,27 triliun. Selain itu, Kemenkes telah membeli alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri sebesar Rp 648 milair. Langkah itu diklaim memiliki dampak yang besar pada perekonomian.

Selain itu Luhut juga memaparkan contoh kedua saat Kementerian Kesehatan melakukan freezing produk impor. Sebanyak 5.462 barang impor di-catalog dan toko daring bernilai Rp6,5 triliun digantikan produk dalam negeri.

"Belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri, termasuk belanja barang dan jasa. Impor adalah pengecualian," tutur Luhut.

Saat ini pemerintah memiliki kemampuan untuk membeli yang besar. Menurut Luhut itu perlu dimanfaatkan untuk menciptakan permintaan dalam negeri.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menjelaskan secara makro, bahwa jika seluruh anggaran belanja pemerintah dibelanjakan untuk produk dalam negeri dan tidak membeli produk impor maka berpotensi meningkatkan ekonomi nasional sebesar 3,79%.

Untuk itu, Jika belanja pemerintah pusat dan daerah dapat dialokasikan sebesar 40-50% saja pada produk dalam negeri dan UMKM, maka akan dapat meningkatkan lebih dari 1,5% ekonomi nasional pada tahun 2022.[cnbcindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan