Ajakan Debat Fadli Zon Dijawab Tantangan Bikin Buku oleh Sejarawan

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menantang Menko Polhukam Mahfud Md dan sejarawan untuk adu debat terkait Keppres mengenai peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949. Fadli Zon lantas ditantang balik untuk bikin buku oleh sejarawan.

Tantangan itu dilontarkan Fadli Zon karena dirinya tidak terima dibilang bukan penentu kebenaran dengan peran mantan presiden ke-2 Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 oleh Mahfud Md. Di situ lah Fadli Zon menantang Mahfud dan sejarawan untuk adu data dan fakta.

"Pak @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!" kata Fadli Zon lewat cuitan akun @fadlizon yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).

Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan bahwa dirinya merupakan lulusan doktor bidang sejarah. Dia juga mengaku lulusan Universitas Indonesia.

"Kebetulan Doktor saya bidang sejarah dari @univ_indonesia," ucap Fadli.

Politikus Gerindra ini juga mengatakan dirinya persis meneliti berkaitan dengan persoalan Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut. Dia mengatakan saat itu Jenderal Sudirman enggan bertemu Sukarno dan Hatta untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949 sebelum dibujuk Soeharto.

"Saya juga meneliti PDRI. Negara hampir pecah gara-gara konflik PDRI vs Tracee Bangka. Jenderal Sudirman pun mulanya 'enggan' bertemu Soekarno-Hatta untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru setelah dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu," ujarnya.

Ditantang Balik Buat Buku

Sejarawan tim naskah akademik Keppres tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 tak mau berdebat dengan Fadli Zon. Dia meminta Fadli Zon membuat buku sendiri tentang serangan 1 Maret tersebut.

"Tidak (mau berdebat). Nulis buku saja sendiri menurut versi dia. Nanti saya ikut baca," ucap anggota tim naskah akademik Sri Margana saat dimintai konfirmasi, Sabtu (5/3/2022).

Akar Perdebatan

Seperti diketahui, perseteruan Fadli Zon dengan pemerintah soal Keppres 1 Maret itu berawal dari tidak dicantumkannya nama Soeharto dalam keppres tersebut. Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menjelaskan ketidakadaan Soeharto dalam Keppres.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah serangan tersebut. Justru, kata Mahfud, meski tidak ada dalam Keppres 2/2022, nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik Keppres, yang juga dibenarkan oleh sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah di naskah akademik keppres itu, nama Soeharto disebut 48 kali karena kita mencatat dengan baik peran Pak Harto. Itu ada penjelasan dari sejarawan UGM yang membenarkan Keppres 2/2022 yang tak memasukkan nama Soeharto di dalam Keppres," ujarnya, Jumat (4/3).

Mahfud menyampaikan, meski dalam tahanan, Sukarno-Hatta masih terus aktif menggerakkan operasi serangan. Mahfud menyebut, dalam Keppres, yang memerintahkan operasi adalah Jenderal Soedirman, sementara yang memberi gagasan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

"Kalau di keppres itu disebut yang punya gagasan Sultan, yang memerintahkan operasinya Jenderal Soedirman, yang menyetujui dan menggerakkan operasinya Presiden dan Wakil Presiden," ucapnya.

"Jadi, meski dalam tahanan, Presiden dan Wakil Presiden masih terus aktif menggerakkan. Ada penjelasan M Roem dan Pringgodigdo yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional untuk mempertahankan kedaulatan meski dari pengasingan," lanjutnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan