Faldo Jawab Desakan Agar Jokowi Tegur Menteri Gulirkan Isu Tunda Pemilu

Sejumlah LSM meminta Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menegur menteri yang mengusulkan penundaan pemilu 2024. Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menilai isu tersebut tidak perlu dipanaskan lagi karena presiden akan tetap pada sikap dan sumpah jabatannya.

"Presiden Jokowi akan tetap pada sikap dan sumpah jabatan. Presiden sudah tegas sampaikan itu, jadi saya kira isu ini tidak perlu dipanas-panasin terus saat ini kita bekerja mengejar target kita di masa yang sulit ini," kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).

Faldo mengatakan siapapun bebas mengusulkan pandangannya masing-masing. Dia menganggap pandangan itu sah-sah saja.

"Soal siapapun yang menyampaikan pandangan silakan saja. Ada Ketua Partai dan pejabat, ya saya kira sah-sah saja. Sejauh ini, semuanya masih wajar dalam konteks berpendapat," ujarnya.

Meski begitu, Faldo menegaskan sikap Jokowi sudah jelas untuk tunduk pada konstitusi. Sehingga menurutnya, tidak perlu reaktif terhadap pandangan orang lain.

"Semua pandangan Presiden sudah clear and clean. Kami kira tidak perlu terlalu reaktif dengan pandangan orang lain. Selama di dalam koridor aturan dan perundang-undangan, ya kami kira tidak ada masalah. Demokrasi membuka ruang untuk itu," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah LSM mengkritik isu penundaan pemilu 2024. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur pada diskusi daring di YouTube Yayasan LBH Indonesia, Sabtu (19/3/2022). Isnur mengatakan wacana tersebut dilakukan secara terstruktur dan memiliki dampak yang besar.

"Pertama gini, rencana, agenda, atau program penundaan pemilu dan amandemen konstitusi untuk menambah periode itu adalah agenda rencana dan program busuk ya. Itu agenda yang jahat, dalam tanda kutip karena diberlakukan dengan cara terstruktur ya dan berdampak masif," ujar Isnur.

Isnur menganggap wacana itu bagaikan rencana busuk yang dilakukan secara terang-terangan. Menurutnya, rencana busuk itu tak perlu lagi dicari 'bangkai'-nya karena sudah berada di depan mata.

"Dalam konteks hak asasi manusia, saya perhatikan ini sangat serius dipahami oleh kita. Dan rencana atau agenda busuk ini bau bangkainya itu bukan sekadar bau yang kita masih ini berpikir 'ini bau bangkai bukan ya atau ini bau bangkai di mana'. Ini bangkainya sudah hadir di depan mata. Kebusukan kejahatan sudah hadir di depan mata dan ditampilkan secara terbuka," katanya.

Pada kesempatan yang sama, ahli tata negara Bivitri Susanti memandang wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan agenda yang melanggengkan kekuasaan oligarki.

"Saya kira sampai dengan detik ini semakin terbaca bahwa agenda besarnya adalah tentu saja untuk melanggengkan kekuasaan oligarki dan ini bisa kelihatan aktor-aktor yang muncul ke permukaan," kata Bivitri.

Bivitri juga menanggapi soal klaim Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait 110 juta suara pengguna media sosial yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Dia mengatakan seharusnya pemerintah tak bisa menentukan kebijakan berdasarkan angka.

"Saya tidak mau berdebat soal angka, karena negara tidak boleh dijalankan berdasarkan angka. Mau 110 juta, mau 230 juta, yang menginginkan supaya ada penundaan Pemilu 2024, kalau itu melanggar prinsip, ya harus ditolak," katanya.

Ada juga kritik dari Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) Sasmito Madrim. Dia mengatakan masyarakat seharusnya memandang wacana ini secara serius.

"Pertama, terkait isu penundaan pemilu, ini memang kita lihat sebagai wacana yang serius, sistematis, terstruktur gitu ya. Karena ketika gagal di wacana yang pertama, yaitu jabatan tiga periode, kemudian bergulir kembali di penundaan pemilu. Bahkan melalui menteri-menteri Jokowi, kemudian ketua partai politik, salah satu ormas yang besar juga, dalam tanda kutip menyetujui ya, tentu ini hal yang serius dan tidak boleh dipandang main-main," kata Sasmito.

Sasmito menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur menteri-menterinya yang telah mewacanakan isu ini. Dia juga meminta Jokowi untuk menemui petinggi partai politik untuk berdiskusi.

"Jokowi sebagai presiden, kalau memang dia menegakkan atau berjalan di atas konstitusi, seharusnya dia menegur menteri-menterinya yang kemudian justru mewacanakan isu penundaan pemilu ini. Bahkan juga termasuk tiga ketua umum partai politik yang menjadi pendukungnya ini juga bisa diajak diskusi ya ditegaskan kalau memang dia menolak atau berjalan di atas konstitusi," kata Sasmito. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan