Jawaban Terbaru Pemerintah soal Wacana Penundaan Pemilu

Pemerintah memberikan jawaban terbaru soal wacana penundaan pemilu. Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah tetap fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024.

"Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silahkanlah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Mahfud Md saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (20/3/2022).

Mahfud lalu menjelaskan soal beredarnya undangan acara yang berisi agenda soal pembahasan pemunduran pemilu yang rencananya dilakukan di Balikpapan, Senin (21/3). Pada acara itu turut mengundang KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan.

Mahfud mengatakan agenda tersebut dibatalkan. Acara itu batal lantaran itu memunculkan isu liar bahwa Kemenko Polhukam mengagendakan wacana penundaan pemilu.

"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu," katanya.

"Ya, itu kita batalkan, karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap," sambung dia.

Mahfud kemudian menilai wacana terkait penundaan pemilu yang muncul di parpol, DPR, LSM dan ormas merupakan hal lumrah untuk dilakukan.

"Bahwa Partai Politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan," lanjut Mahfud.

Selain itu, Mahfud menyebut kondisi demokrasi saat ini yang berbeda dengan rezim Orde Baru. Menurutnya, kondisi demokrasi kini membebaskan masyarakat dalam memberikan pendapat.

"Ini negara Demokrasi, dulu jaman orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dulu semua ditegur. Sekarang bicaralah," tegas Mahfud.

PDIP Ingatkan Elite Politik Taat Konstitusi

Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) kembali berbicara soal wacana penundaan pemilu. PDIP mengingatkan para elite politik untuk taat terhadap konstitusi dan setia kepada ideologi Pancasila terkait wacana itu.

"Skala prioritas saat ini bergotong-royong membantu rakyat, terutama 'recovery' ekonomi akibat pandemi. Wacana penundaan pemilu menciptakan persoalan ketatanegaraan yang tidak perlu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/3).

Hasto kemudian mengajak semua pihak bercermin kepada pentas wayang dengan lakon 'Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu' yang dihadirkan Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDIP bekerja sama dengan Paguyuban Wayang Orang Bharata.

Pementasan itu dilaksanakan di Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3) malam. Pementasan itu disaksikan secara virtual Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ditayangkan melalui akun YouTube resmi @bknppdiperjuangan.

Hasto menyebut lakon itu sengaja dipilih untuk mengingatkan politik kekuasaan harus dibangun dengan mengedepankan moral, kebenaran, dan setia pada tatanan pemerintahan yang baik.

Dia menceritakan dalam lakon itu menampilkan tokoh Begawan Wisrawa, sosok teruji dan memiliki daya spiritualitas yang tinggi, bijak, dan mampu menjadi pengayom. Namun, sebutnya, Begawan Wisrawa tetap seorang manusia biasa yang sering tak berdaya oleh bujuk rayu kekuasaan.

"Sastra Jendra menjadi bingkai moral untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata Hasto.

Fadli Zon soal Pemilu 2024 Ditunda: Pepesan Kosong!

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon juga mengkritik usulan penundaan pemilu 2024. Fadli Zon menganalogikan usulan penundaan pemilu bak pepesan kosong.

"Sebenarnya itu (penundan pemilu) pepesan kosong, menurut saya, ya," kata Fadli Zon seusai menghadiri forum ASEAN +3 Meeting dalam rangkaian acara Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali, Minggu (20/3).

Dia menilai usulan penundaan pemilu tak mempengaruhi perubahan Undang-undang Pemilu yang sudah ditetapkan. Dia juga meminta KPU dan Bawaslu dapat lebih fokus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.

"Ya, selama isu tidak menyentuh pada perubahan aturan. Undang-undang itu sudah menyebutkan jadwal pemilu secara tegas, 14 Februari 2024. Saya kira harusnya penyelenggara berkonsentrasi persiapan untuk menyukseskan sesuai dengan jadwal," ujar Fadli. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan