Jokowi Sentil TNI soal IKN, KSAL Yudo Margono Buka Suara

TNI memastikan mendukung langkah pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bahkan, TNI siap memberikan pemahaman bagi warga yang menolak rencana itu.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, TNI harus tegak lurus dengan kebijakan pemerintah.

"(Pemindahan) IKN sudah final dan tentunya TNI Polri harus memberikan pemahaman, khususnya di dalam sendiri maupun pada masyarakat terkait IKN ini," ujar Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3).

Yudo menambahkan, TNI juga siap memindahkan markas mereka ke ibu kota baru. Namun, ia menyebut pemindahan markas-markas TNI ke IKN Nusantara masih terus dibahas dalam rapat-rapat dengan Kementerian Pertahanan.

Menurutnya, TNI juga masih menyiapkan sarana dan prasarana untuk memindahkan markas ke IKN Nusantara. Namun, ia tak bisa memastikan kapan markas TNI akan dipindah.

"Kapan waktunya, untuk TNI saya kira tidak ada target waktu, artinya, kendali dari sini pun masih bisa kalaupun untuk nanti diutamakan untuk pemerintah dulu. TNI-Polri mungkin belakangan, kita akan tetap siap," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa TNI-Polri harus mendukung pemindahan IKN. Apalagi, pemindahan IKN sudah diputuskan oleh mayoritas fraksi di DPR.

TNI dan Polri tak boleh ikut campur dalam urusan demokrasi, termasuk soal rencana pemindahan IKN yang telah disetujui pemerintah dan DPR.

"Tak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di TNI, di kepolisian, enggak ada," kata Jokowi.

Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa TNI-Polri harus mendukung pemindahan IKN. Apalagi, pemindahan IKN sudah diputuskan oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup gampang. Karena disiplin tentara dan polisi beda dengan sipil. Dan dibatasi oleh aturan pimpinan," kata Jokowi.

"Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya namanya aturan sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus," tambahnya.[cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan