Jubir Tepis Tuduhan soal Penundaan Pemilu 2024 Ambisi Luhut
"Nggaklah. Pak Luhut hanya menyampaikan wacana yang berkembang," kata Jodi saat dihubungi, Selasa (14/3/2022).
Jodi menuturkan Luhut hanya sakadar berpendapat. Dia lantas menyinggung tak ada larangan untuk berpendapat mengenai wacana pro kontra pemilu ditunda.
"Masa berpendapat saja nggak boleh. Yang nggak setuju masa boleh ngomong, yang setuju nggak boleh ngomong," ujarnya.
Menurutnya semua merupakan bagian dari demokrasi. Dia menyebut demokrasi memiliki dua arah.
"Demokrasi kan dua arah," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai klaim sepihak Luhut soal 110 juta netizen setuju Pemilu 2024 ditunda menguatkan dugaan ambisi wacana tersebut berasal dari Luhut. Termasuk wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Klaim sepihak itu menguatkan dugaan jika ambisi penundaan Pemilu berasal dari Menko Luhut, termasuk wacana perpanjangan masa jabatan Presiden," kata Dedi kepada wartawan, Sabtu (12/3).
Dedi menuturkan dua wacana tersebut berbeda. Dia menyebut memaksakan dua wacana tersebut agar berjalan beriringan sama saja melakukan kejahatan konstitusi.
"Padahal, dua wacana itu berbeda, menunda Pemilu tidak kemudian harus perpanjangan masa jabatan Presiden. Keduanya sudah miliki skema yang diatur undang-undang. Memaksakan keduanya berjalan seiring adalah kejahatan konstitusi, karena bisa dianggap gratifikasi kekuasaan," tuturnya.
Dedi menyayangkan sikap Luhut yang cenderung sebagai perpanjangan tangan partai politik (parpol). Dia menyebut ada dua kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menegur Luhut, salah satunya Jokowi juga ikut merestui dan menikmati wacana yang dibangun Luhut.
"Sikap Menko Luhut yang cenderung perpanjangan tangan parpol patut disayangkan, tetapi jika ia tidak mendapat teguran Presiden, maka ada dua kemungkinan. Pertama, Menko Luhut sebagai tokoh yang mampu mengendalikan Presiden. Kedua, Presiden merestui sikap arogansi itu dan menikmati wacana yang dibangun," ujarnya.
Lebih lanjut Dedi mengatakan big data yang diklaim sepihak itu tidak bisa dijadikan rujukan konstitusi sekalipun data tersebut benar. Menurutnya, tidak seharusnya Luhut masuk ke wilayah politik mengingat yang bersangkutan merupakan bagian dari pemerintah.
Klaim Luhut soal Big Data 'Tunda Pemilu'
Luhut berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Luhut mengklaim punya big data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022). Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
Masih dari big data yang diklaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ucapnya.[detik.com]