Kemendagri Jelaskan Beda 2 Apdesi di Balik Ramai Jokowi 3 Periode

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan perbedaan status dua Apdesi yang mencuat usai ramai dukungan Joko Widodo (Jokowi) tiga periode. Salah satu perbedaannya terletak pada singkatan Apdesi.

"Kami jawab soal organisasinya. Kedua ormas tersebut berbeda. Akta notarisnya berbeda. 1. Perkumpulan APDesi (Assosiasi...) 2. DPP Apdesi (Asosiasi.. huruf s nya cuma satu)," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, Kamis (31/3/2022).

Berikut perbedaan dua Apdesi yang dibeberkan Bahtiar:


1. Nama

Apdesi Surta Wijaya
-Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia

Apdesi Arifin Abdul Majid
- Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia

2. Akta Pendirian

Apdesi Surta Wijaya
- Akta pendirian yang ditertibkan oleh Notaris Rosita Rianauli Sianipar dengan nomor akta 3, tertanggal 17 Mei 2005

Apdesi Arifin Abdul Majid
- Akta pendirian yang ditertibkan oleh notaris Fitrilia Novia Djamily dengan nomor akta 12, tertanggal 31 Agustus 2021

Bahtiar menjelaskan dua Apdesi itu mempunyai pengurus yang berbeda. Selain itu, kantor kedua Apdesi itu juga berbeda.

"Ada banyak ormas-ormas terkait desa. Ada juga forum sekretaris desa se-Indonesia. Ada persatuan perangkat desa. Ada bakornas P3KD," ujar Bahtiar.

Bahtiar juga menjelaskan kedua Apdesi itu merupakan dua organisasi yang berbeda. Ada yang sudah berbadan hukum dan ada juga yang terdaftar di Kemendagri.

"Ya satu badan hukum perkumpulan dan ormas tak berbadan hukum terdaftar di Kemendagri. Sesuai UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013," ujar Bahtiar.

"Organisasi berbeda dan salah satu syarat ormas yang daftar di Kemendagri ada surat pernyataan dari pengurus bahwa tak ada konflik kepengurusan. Surat pernyataan tersebut merupakan tanggung jawab pengurus ormas yg mengajukan SKT. Prinsip kami layani karena berorganisasi hak warga negara," sambung Bahtiar.

Saat ditanya soal ramai Apdesi Surta Wijaya mendukung Jokowi 3 periode, Bahtiar tak mau ikut campur. Bahtiar menegaskan pihaknya hanya mengatur soal aspek administrasi.

"Kami hanya aspek administrasi pendaftarannya saja ya. Administrasi pencatatan organisasinya saja kepada administasi negara untuk ormas tak berbadan hukum. Sesuai UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Hal lainnya termasuk aktivitasnya di ruang publik bukan kewenangan kami," ujar Bahtiar.

2 Organisasi Apdesi

Teriakan dukungan Jokowi 3 periode di acara silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia berbuntut panjang. Kini muncul Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid yang mengecam pencatutan nama Apdesi di balik dukungan Jokowi 3 periode.

Acara silaturahmi Apdesi itu digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022) lalu. Ada momen Jokowi diteriaki 'tiga periode' oleh peserta acara kepala desa.

Ini bermula saat Jokowi hendak meninggalkan lokasi acara. Massa telah menunggu Jokowi di luar pagar. Mereka dijaga ketat oleh Pasukan Pengamanan Presiden.

Saat Jokowi keluar pintu, mereka menyapa Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu pun menyempatkan waktu untuk mendekat ke para peserta acara. Beberapa peserta langsung berteriak sesaat Jokowi mendekat.

"Tiga, Pak! Tiga, Pak!" ujar seorang peserta.

"Pak Jokowi tiga periode!" kata peserta lainnya.

Acara itu diselenggarakan oleh Apdesi di bawah ketua umum Surta Wijaya. Dalam kesempatan itu, Surta juga mempertanyakan apakah Jokowi layak untuk diberi gelar bapak pembangunan desa. Gelar itu pun lalu disetujui oleh seluruh anggota Apdesi.

"Hal yang wajar kita berikan saat ini beliau selaku bapak pembangunan desa. Setuju?" tanya Surta.

"Setuju," jawab anggota Apdesi yang hadir di acara.

Namun belakangan muncul Apdesi kubu Arifin Abdul Majid. Dia melampirkan bukti APDESI telah mendapatkan pengesahan sebagai Organisasi Masyarakat berbadan hukum sejak 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972-AH.01.07 TAHUN 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal Muksalmina.

"Organisasi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat Apdesi, mengutuk keras penggunaan nama organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang bergabung dalam organisasi kami meminta perpanjangan masa jabatan presiden," demikian keterangan tertulis dari Apdesi Arifin Abdul Majid.

Selain itu, Arifin mempertanyakan pemerintah yang masih memperbolehkan nama Apdesi digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Arifin juga mendorong polisi untuk mengungkap aktor di balik penggiringan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Mempertanyakan kepada pemerintah mengapa nama organisasi masyarakat Apdesi yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM masih boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak, dan sangat kami sayangkan telah menjustifikasi seluruh anggota Apdesi masuk dalam politik praktis, khususnya polemik Presiden 3 Periode," ujar Arifin. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan