Kompolnas Nilai Sorotan Jokowi soal Isi WA Grup TNI-Polri Sudah Tepat

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap isi WhatsApp Group anggota TNI-Polri sudah tepat. Kompolnas menilai TNI-Polri harus netral dan tidak berpolitik.

"Peringatan Presiden itu sangat tepat. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri harus netral, tidak berpolitik dan harus menjunjung tinggi UUD 1945 serta seluruh UU dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sehingga tidak boleh terpecah belah," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).

Poengky menilai kebebasan berekspresi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Dia menilai kondisi tersebut rentan membuat masyarakat terpecah belah.

"Di masyarakat saja kita sering melihat adanya perbedaan pendapat yang berujung perpecahan. Jangan sampai aparat negara juga terpecah belah. Sebagai aparat negara, mereka harus taat menjalankan perintah. Bukan melakukan perlawanan atau pembangkangan," ucapnya.

Menurut Poengky, peringatan Jokowi bukan membatasi kebebasan berekspresi. Dia menilai harus ada batasan yang dijaga oleh anggota TNI-Polri.

"Harus disadari kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat bukanlah kebebasan yang tidak ada batasnya. Kebebasan tersebut berbatasan dengan kebebasan orang lain. Sedangkan untuk aparat negara khususnya TNI dan Polri, mereka harus taat pada perintah pimpinan. Jika melanggar, pasti ada hukumannya," lanjutnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menginstruksikan agar WA grup anggota TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi menekankan sempat membaca percakapan dalam WA grup TNI-Polri, yang salah satunya membahas penolakan pemindahan IKN.

"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," tutur Jokowi.

Instruksi itu disampaikan Presiden Jokowi kemarin dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Rapim TNI Polri 2022 mengusung tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural'.

Presiden Jokowi berkali-kali menekankan kedisiplinan jajaran TNI-Polri tak bisa diperdebatkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku membaca percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG.

"Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu," ungkap Jokowi.

KSP Jelaskan Maksud Pesan Jokowi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin turut berbicara perihal instruksi Presiden Jokowi yang meminta WA grup TNI-Polri didisiplinkan. Ngabalin menerangkan instruksi tersebut disampaikan Jokowi dalam kapasitas sebagai kepala negara.

Penjelasan tersebut disampaikan Ngabalin untuk menanggapi pernyataan Rocky Gerung. Namun secara general, Ngabalin menilai instruksi Presiden Jokowi soal WA grup TNI-Polri itu lazim, sebab pemindahan ibu kota negara (IKN) adalah keputusan politik negara.

"Yang sekarang ini menjadi keputusan politik negara, maka kepada TNI-Polri sebagai institusi negara, keputusan politik orang yang bernegara ya itu, arahan Presiden itu sebagai sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar, supaya TNI dan Polri tidak lagi membahas tentang keputusan itu. Tetapi yang harus dilakukan itu terkait dengan bagaimana mengawal jalannya keputusan politik itu terkait dengan IKN," ujar Ngabalin kepada wartawan, Rabu (2/3). [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan