Luhut soal Spanduk Dukungan Capres 2026: Sakit Jiwa Itu
Selasa, 15 Maret 2022
Spanduk dukungan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan jadi calon presiden 2026 terpasang di JPO halte di Jakarta Timur. Luhut buka suara mengenai spanduk dukungan itu.
"Itu sakit jiwa itu," kata Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3/2022). Luhut menyampaikan hal itu saat diminta tanggapan soal spanduk dukungan capres 2026.
Sebelumnya, muncul spanduk berbunyi 'Dukung Luhut Binsar Panjaitan Sebagai Calon Presiden 2026' dengan nama pihak pemasang di bawahnya 'Aliansi Pendukung Luhut (APL)'. Spanduk itu sempat terpasang di JPO Halte Ibnu Chaldun, Jl Pemuda, Jakarta Timur.
Warga sempat mengira pemilu sungguh-sungguh bakal ditunda, tidak jadi digelar pada 2024, tapi diundur sampai dua tahun kemudian sesuai spanduk itu.
"Ya aneh juga sih, kenapa tulisannya calon presiden 2026. Berarti benar ya, Pilpres ditunda sampai 2026?" kata warga setempat bernama Yanto, Senin (14/3) kemarin. Saat detikcom meninjau lokasi, spanduk itu sudah tidak ada di JPO.
Pihak Luhut sendiri menyatakan itu bukan spanduk bikinannya. Lalu siapa yang bikin?
"Itu bukan dari pihak Pak Luhut. Kita tidak tahu-menahu soal spanduk itu," kata juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, kepada detikcom, Selasa (15/3).
Belakangan, Luhut juga disorot publik terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Spanduk tersebut kemudian muncul di JPO kawasan Jakarta, saat isu penundaan pemilu itu tengah hangat. Menurut Jodi, selaku Jubir Luhut, spanduk itu dibikin orang yang ingin bermain-main.
"Kemunculan kelompok-kelompok iseng menjelang pemilu itu keniscayaan, makanya biaya pemilu menjadi mahal. Mending pemborosan-pemborosan pasang baliho dan poster gitu untuk program konkret membantu masyarakat," ujar Jodi.
Dia menegaskan kerja nyata lebih penting ketimbang urusan spanduk. Saat ini, Korea Utara sudah mau meluncurkan wahana luar angkasa tapi Indonesia baru menyelesaikan tol trans-Jawa, baru di zaman Presiden Jokowi ini. Bahkan urusan membersihkan Kali Citarum juga baru dikerjakan di masa Presiden Jokowi. Begitu klaim Jodi Mahardi.
"Terlalu banyak dana terbuang untuk pencitraan menjelang pemilu dan juga untuk kampanye negatif (lewat spanduk, baliho, dan poster)," kata Jodi. [detik.com]