Rocky Gerung Singgung Jokowi Intip WAG, Ngabalin Sentil Filsafat Nyinyir

Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung Presiden Joko Widodo yang mengintip WhatsApp grup di kalangan TNI-Polri. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyentil Rocky Gerung soal filsafat nyinyir.

Pernyataan Rocky menyinggung Jokowi mengintip WhatsApp di kalangan TNI-Polri itu saat menjadi saksi ahli meringankan di sidang terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (2/3/2022). Duduk sebagai terdakwa adalah Munarman.

Mulanya, salah satu pengacara Munarman bertanya apakah Rocky mengetahui banyak hal tentang pemikiran-pemikiran kekhilafahan. Rocky menjawab cukup banyak mengetahui.

"Balik lagi ke objek yang lain, apakah Saudara ahli mengetahui tentang pemikiran-pemikiran tentang kekhilafahan, tahu tidak?" tanya pengacara.

"Cukup saya cukup banyak mengetahui," jawab Rocky.

"Bagaimana menurut pendapat ahli tentang dia kampus seperti...Saudara ahli dari kampus mana?" tanya pengacara

"UI (Universitas Indonesia)," jawab Rocky.

Pengacara lalu bertanya bagaimana jika di kampus tempat Rocky mengajar itu ada diskusi khilafah namun masih dalam koridor demokrasi. Rocky menyebut sebagai dosen, dirinya sering melakukan provokasi untuk melakukan diskusi khilafah agar mengetahui terminologinya.

"Karena saya itu, saya provokasi untuk diskusi hal hal begini, saya selain... filsafat ekonomi dan filsafat politik. Jadi kita bawa kasus ini di kelas untuk diskusikan apa si bukti kau khilafah itu, terminologinya apa, prospeknya apa, itu diskusi supaya kita tahu," ujar Rocky.

Rocky lalu berbicara mengenai pembelajaran mata kuliah yang kini masuk di dalam internet. Di era digitalisasi ini, dirinya sering menggunakan WAG untuk berdiskusi bersama mahasiswanya.

"Kampus sekarang itu juga di dalam internet WA itu, WA saya sekarang jadi kampus yang ada bangunannnya, kampus sekarang itu juga di dalam internet, WA itu, WA saya itu sekarang jadi kampus, karena saya diskusi banyak hal," kata Rocky.

Kembali lagi ke pertanyaan pengacara, Rocky menilai diskusi tentang khilafah di WAG tidak ada masalah. Justru yang tidak boleh dilakukan, kata Rocky, adalah ketika diskusi eksklusif untuk belajar itu diintip oleh seseorang.

"Jadi kalau orang diskusi tentang khilafah di WA grup itu diskusi, tidak ada soal, yang tidak boleh diintip sebetulnya karena itu diskusi eksklusif orang mau belajar," ujar Rocky.

Di sinilah, Rocky menyinggung Presiden Jokowi. Rocky menyebut tindakan Jokowi yang mengintip WAG istri-istri TNI itu tidak sopan.

"Jangan seperti Pak Jokowi ngintip WA grup ibu-ibu emak-emak TNI kan tidak bagus gitu, tidak sopan minimal," ungkapnya.

Tanggapan Ngabalin

Ngabalin memberikan tanggapan atas pernyataan Rocky yang menyinggung Jokowi. Ngabalin menyinggung soal filsafat dengan penuh kedengkian.

"Kan hampir sering dia menggunakan informasi-informasi sampah saja to yang dipakai untuk membenturkan narasi-narasi dengan latar belakang pengetahuan filsafatnya, yang kita tidak tahu filsafat apa yang dia pakai. Filsafat nyinyir sekarang teori baru. Filsafat penuh kedengkian," kata Ngabalin kepada wartawan, Rabu (2/3).

Ngabalin mempertanyakan status intelektual Rocky Gerung. Menurut Ngabalin, seorang intelektual seharusnya bisa mencerahkan masyarakat.

"Adakah orang yang memiliki karakter intelektual seperti itu? Jadi sebagai orang, kalaulah dia terpelajar, kalaulah dia punya pengetahuan yang baik, maka dia harus bisa mencerahkan ruang publik," ujar Ngabalin.

Perihal Jokowi yang membaca grup WA TNI-Polri, Ngabalin mengatakan hal itu disampaikannya dalam kapasitas kepala negara. Ngabalin mengatakan pemindahan IKN itu merupakan sebuah keputusan politik negara.

"Presiden menyampaikan hal-hal terkait dengan TNI-Polri dan keluarga TNI-Polri di depan rapat pimpinan TNI-Polri kapasitas beliau sebagai kepala negara. Kemudian membicarakan tentang perbincangan tentara di WA grup terkait IKN. Kalau Rocky mengerti dan dia dosen seorang yang terpelajar bahwa IKN itu adalah keputusan politik negara," ujar Ngabalin.

"Yang sekarang ini menjadi keputusan politik negara, maka kepada TNI-Polri sebagai institusi negara, keputusan politik orang yang bernegara ya itu, arahan Presiden itu sebagai sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar, supaya TNI dan Polri tidak lagi membahas tentang keputusan itu. Tetapi yang harus dilakukan itu terkait dengan bagaimana mengawal jalannya keputusan politik itu terkait dengan IKN," ujar Ngabalin.

Ngabalin meminta Rocky tidak menyampaikan komentar asal-asalan. Argumentasi yang disampaikan, kata Ngabalin, harus jelas.

"Jadi kalau dia mengomentari tentang arahan yang disampaikan Presiden, jadi dia harus mempunyai argumentasi yang kuat. Argumentasinya itu bukan argumentasi yang dibikin dengan aroma nyinyir, aroma itu kan namanya nyinyir itu. Kalau informasi yang datang dari Presiden itu kan jauh lebih dari akurat dari informasi yang disampaikan Rocky Gerung," beber Ngabalin. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan