Senior PDIP: Tutup Wacana Tunda Pemilu, Jangan Sandarkan ke Jokowi!

Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyebut wacana Pemilu 2024 ditunda tak memiliki dasar yang kuat. Andreas meminta wacana tersebut ditutup dan tak disandarkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Wacana penundaan pemilu ini tidak punya dasar hukum maupun dasar politik, karena secara yuridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun," kata Andreas kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

"Sehingga kalau menunda Pemilu 2024, maka pertama, akan terjadi kekosongan jabatan semua jabatan yang dipilih oleh rakyat baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia maupun legislatif pusat, provinsi dan kabupaten, kota serta DPD," imbuhnya.

Alasan kedua, menurut Andreas, harus mengamandemen UUD 1945 untuk menambah jabatan-jabatan yang dipilih oleh rakyat. Cara lain adalah Presiden Jokowi mengeluarkan Dekrit untuk penambahan masa jabatan, namun hal ini akan berakibat presiden melawan konstitusi, karena presiden disumpah untuk taat konstitusi.

"Ketiga, secara politik penambahan jabatan ini menjadi ironi setelah DPR melalui Komisi II bersama pemerintah telah memutuskan agenda tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang mana di Komisi II DPR ini berisi wakil-wakil partai termasuk dari partai-partai yang ketumnya mengusulkan penundaan pemilu," ujarnya.

Menurutnya kesepakatan tanggal Pemilu 2024 dengan usulan penundaan pemilu sebagai hal kontradiktif. Dia mengatakan hal itu akan menjadi pertanyaan masyarakat apakah ketika Komisi II DPR RI memutuskan tahapan pemilu tidak diketahui para ketum partai politik.

"Keempat, alasan ekonomi pun, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena justru dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan ke depan kita berjuang untuk pemulihan ekonomi. Dan salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kepastian regulasi politik," ucapnya.

Sehingga, bagi Andreas, mewacanakan penundaan pemilu ini justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik yang akan berdampak bagi upaya pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, Andreas meminta wacana penundaan pemilu ditunda dan tak disandarkan pada Jokowi.

"Sehingga lebih baik kita tutup wacana penundaan pemilu dan lebih berkonsentrasi untuk pemulihan ekonomi, agenda yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat seperti minyak goreng, harga kedelai yang mahal dan terutama mengatasi pandemi ini secara tuntas," tegas Andreas.

"Presiden sendiri sudah jelas mengatakan taat konstitusi, dan tidak setuju dengan penambahan jabatan atau penundaan pemilu, sehingga janganlah menyandarkan penundaan pada presiden. Sudahlah, kita tutup wacana ini, dan fokus pada agenda pemulihan pandemi dan ekonomi," imbuhnya.

Setneg: Penundaan Pemilu Inisiatif Parpol

Untuk diketahui, tiga ketua umum partai politik mengusulkan pemilu 2024 ditunda. Ketiganya yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan isu tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Dia mengatakan isu itu merupakan inisiatif parpol.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," kata Faldo, Senin (28/2).

Faldo melanjutkan, presiden sedang total mengawal transformasi besar, Kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujarnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan