Tak Ada Soeharto di Keppres 1 Maret, Mahfud Md: Ini Bukan Buku Sejarah

Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara ramai disorot karena tidak mencantumkan peran Presiden ke-2 Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret 1949. Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan alasan mengapa nama Soeharto tak masuk dalam Keppres tersebut.

Mahfud menjelaskan bahwa keppres ini bukan sejarah. Karena itu, keppres ini tidak menyebutkan banyak nama.

"Kenapa dalam keppres tersebut tidak ada nama Soeharto. Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah, kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak, ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakan kedaulatan negara," kata Mahfud dalam keterangan persnya, Kamis (3/3/2022).

Mahfud menegaskan yang disebut dalam Keppres hanya pimpinan negara, yakni Presiden dan jajarannya. Untuk diketahui, saat serangan itu terjadi, Soeharto menjabat sebagai Komandan Wehrkreise III berpangkat letnan kolonel.

"Dan yang disebut itu hanya pimpinan negara, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan kemudian Panglima Jenderal Soedirman sebagai penggerak," ungkapnya.

Bukan hanya Soeharto yang namanya tidak disebut dalam keppres itu. Sejumlah nama pelaku sejarah, seperti Jenderal Nasution hingga Jenderal Kawilarang, juga tidak ada dalam keppres tersebut.

"Yang lain tidak disebutkan, Pak Harto tidak disebutkan dalam keppres tersebut. Pak Nasution, Pak Kawilarang, Pak Oerip Soemohardjo tidak disebutkan," ungkapnya.

Namun Mahfud menegaskan nama-nama pelaku sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 ini tidak hilang. Nama-nama mereka, termasuk Soeharto, ada dalam buku naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949.

"Ini tidak hilang jejak sejarah. Ini ada buku naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Ini hasil seminar yang dibuat oleh Pemda DIY, UGM, dan pemerintah daerah yang di Indonesia, menyebut nama Soeharto banyak. Tetapi tidak perlu disebut dalam Keppres. Karena penggagas, pengarah, serta pelaksananya adalah Panglima Jenderal Sudirman atas kebijakan Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX," tegasnya.

Polemik Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Sebelumnya, seperti dilansir dari situs Sekretariat Negara, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara resmi diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keppres tersebut mengatur terkait Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Pada diktum kesatu dan kedua Keppres tersebut dinyatakan Hari Penegakan Kedaulatan Negara jatuh pada 1 Maret dan bukan merupakan hari libur. Dalam keppres tersebut juga dijelaskan alasan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Pada poin c pertimbangan Keppres terdapat pembahasan berkaitan dengan sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Pada poin itu memang tidak tercantum nama Soeharto.

"Bahwa peristiwa Serangan Umum I Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," bunyi poin c pertimbangan Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan