KPK Tetapkan Bupati Bogor Ade Yasin Tersangka Suap Laporan Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021.

Dari 12 orang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT), delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Ade Yasin.

"Pada kegiatan operasi tangkap tangan, tim KPK mengamankan 12 orang pada Selasa 26 April sekitar 23.00 di Bandung dan Kabupaten Bogor," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4) dini hari.

Firli menyebutkan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat tersangka di antaranya sebagai pemberi suap, yaitu Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023; Maulana Adam, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor; Ihsan Ayatullah, Kasubbid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor; dan Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Sedangkan empat tersangka lainnya sebagai penerima suap yaitu Anthon Merdiyansah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Kasub Auditorat Jawa Barat III/Pengendali Teknis); Arko Mulawan, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor); Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa); dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa).

"AY selaku Bupati Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat," kata Firli.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK menyita barang bukti berupa uang total Rp1,024 miliar yang terdiri dari Rp570 juta tunai dan uang rekening bank dengan jumlah Rp454 juta.

Ade Yasin diketahui berasal dari keluarga yang kental dengan politik. Ayahnya, Muhammad Yasin merupakan salah satu perintis, pendiri, dan tokoh PPP.

Anak-anak Muhammad Yasin ternyata mengikuti jejak sang ayah. Rachmat Yasin pun berkiprah di dunia politik dengan bergabung dengan PPP.

Rachmat tercatat pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2004-2009. Moncer sebagai anggota dewan, ia kemudian terpilih sebagai Bupati Bogor periode 2009-2013 dan 2013-2018.

Namun, hanya setahun setelah menjabat sebagai bupati pada periode kedua, Rachmat terseret kasus korupsi. Ia pun harus berurusan dengan KPK.[cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan