KPK Jawab Sentilan BW soal Politisasi Anies: Ini Murni Penegakan Hukum!
Rabu, 07 September 2022
"Hari ini (7/9) benar yang bersangkutan sudah hadir dan segera dilakukan permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim penyelidik KPK," kata Kabag Pemberitaan Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
KPK, kata Ali, sangat menghargai Anies Baswedan mau memenuhi panggilan KPK. Dia menegaskan permintaan keterangan kepada Anies ini murni untuk kepentingan penyelidikan kasus ini.
"Kami hargai atas kehadirannya di gedung Merah Putih KPK memenuhi undangan tim penyelidik dalam rangka permintaan keterangan dan klarifikasi tersebut. Kami tegaskan, permintaan keterangan dan klarifikasi dimaksud murni kepentingan hukum sebagai kebutuhan proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPK," kata Ali.
"Karena ini masih pada tahap penyelidikan, tentu terkait materi permintaan keterangan nanti tidak bisa kami sampaikan ke publik," imbuhnya.
Sebelumnya, BW bertanya-tanya soal ada tidaknya politisasi dan permufakatan jahat untuk kriminalisasi Anies terkait Formula E. Dia menyinggung tentang tahun politik di balik pemanggilan Anies. Berikut pernyataan BW:
Adakah Politisasi dan Permufakatan Jahat untuk Kriminalisasi Anies Baswedan terkait Formula E?
Ada pertanyaan dari media yang diajukan kepada saya atas pemanggilan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, oleh KPK berkaitan dengan pagelaran event internasional Formula E pada hari ini tanggal 7 September 2022. Berkenaan dengan pertanyaan itu, perlu dikemukakan beberapa hal seperti tersebut di bawah ini.
1. Kewenangan penyelidik KPK untuk memanggil seseorang harus dihormati. Penyelidik mempunyai otoritas untuk memanggil seseorang, termasuk Anies Baswedan, untuk didengar keterangannya guna memastikan, apakah ada kasus berkaitan atas 'hajatan' internasional yang begitu sukses dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari publik maupun dunia internasional.
2. Sikap Anies Baswedan dengan merespons secara untuk menghadiri undangan dari penyelidik KPK juga perlu diapresiasi karena ditujukan untuk 'membantu' KPK agar semuanya menjadi jelas dengan menyatakan 'Insyaallah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi jelas'.
3. Ada faktual konteks berupa politisasi yang tak bisa dilepaskan dari isu Formula E ini. Anggota parlemen PSI dan PDIP dari DPRD DKI Jakarta secara intensif, terus menerus, melakukan 'politicking & provokasi' untuk mempolitisasi salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan justru untuk kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Kendati program itu sudah disetujui oleh mayoritas anggota parlemen Pemprov DKI Jakarta.
4. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa event Formula E sangat sukses, bahkan disebutkan 'Dalam catatan Formula E bahwa Jakarta E Prix adalah yang terbaik dalam delapan tahun sejarah Formula E,'. Yang menarik, dunia internasional hingga pembalap Formula E, misalnya, De Vries, sang pemenang balapan Formula E, menyatakan '...I think the event has been great. I think the excitement from all the fans.... I hope to come back next year.... I think the race was a big success, and everyone seemed to enjoy this event....'
5. Yang menjadi pertanyaan besar pascapemberian keterangan Anies Baswedan atas pemanggilan dari KPK, apakah pimpinan KPK akan tunduk pada hasil dan kesimpulan penyelidikan dan tidak mencari-cari alasan dan memaksakan kehendaknya untuk mentersangkakan Anies?
6. Tahun ini adalah bagian dari 'Tahun Politik' menjelang Tahun 2024 di mana 'political tension' makin menguat dan mengeras. Drama dan sandera politik serta potensi 'political corruption' makin menguat dan mengeras sehingga akan banyak diciptakan kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum yang autentik dan memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.
7. Selain itu, ada sinyalemen yang mengonfirmasi kekhawatiran di atas, yaitu misalnya: tidak hanya isu Formula E sedari awal sudah dipolitisasi oleh beberapa orang anggota parlemen DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI & PDIP saja, tapi juga ada cipta kondisi dengan demo-demo kecil di depan gedung Merah Putih KPK serta ada 1-2 orang pimpinan KPK yang ditengarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu sehingga dapat saja 'memaksakan' dirinya atas nama kepentingan politik, bukan sepenuh-penuhnya melakukan upaya penegakan hukum sesuai kewajiban hukum KPK.
Semoga yang terbaik yang akan terjadi dan kita ditunjukkan suatu proses penegakan hukum yang autentik karena mengabdi pada kepentingan daulat hukum yang berpijak pada kepastian dan keadilan, bukan 'brutalitas' penegakan hukum karena melakukan permufakatan jahat melalui kriminalisasi yang bersifat grand political corruption di tahun politik serta berbasis pada afiliasi dan kepentingan politik sesaat dan sesat. [detik.com]