Nonaktifkan Zulfan Lindan, NasDem Tegaskan Masih di Barisan Jokowi
Kamis, 13 Oktober 2022
"Karena alur pikiran yang bersangkutan dan segmen-segmennya sudah tidak segaris dengan platform partai, itu yang paling prinsip," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Kamis (13/10/2022).
Willy menilai pernyataan-pernyataan yang disampaikan Zulfan Lindan selama ini kontraproduktif dengan prinsip NasDem yang mendukung arah dan kebijakan Presiden Jokowi. Willy menegaskan NasDem masih berada di garis politik Jokowi dan partai pendukung lain.
"Jadi itu kontraproduktif bagi partai NasDem, karena partai NasDem kita punya garis yang jelas terhadap pemerintahan Pak Jokowi, terhadap garis politik lain," kata Willy.
Willy mengatakan penonaktifan Zulfan Lindan demi mencegah munculnya kerusakan di internal partai. "Tentu kita tidak ingin hal-hal yang kemudian lebih menimbulkan damage yang merusak partai," ujarnya.
Surat penonaktifan Zulfan Lindan diteken hari ini, Kamis (13/10/2022) dengan nomor 228-SI/DPP-NasDem/X/2022. Keterangan dalam surat itu yakni peringatan keras untuk Zulfan Lindan.
Peringatan Keras untuk Seluruh Kader
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta seluruh kader NasDem menjadikan hal ini sebagai pelajaran. Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/10/2022), Surya Paloh menekankan NasDem yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
NasDem, kata Paloh, memiliki tanggung jawab moral dan praksis untuk mencerahkan dan memberi pemahaman baik kepada masyarakat.
"Dalam setiap gerak dan tindakan politik, Partai NasDem selalu memiliki latar dan landasan pemikiran yang kuat dalam kerangka kebangsaan. Partai NasDem ingin perdebatan politik penuh dengan gagasan dan subtansi bukan sekedar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan," kata Surya Paloh.
Tanggung jawab yang disebutkan Surya Paloh inilah yang menjadi dasar NasDem memberi peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan konsekuensi nonaktif dari kepengurusan serta tidak boleh memberi pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris NasDem. [detik.com]