Tugas Prioritas Jokowi ke Heru Budi di DKI: Tangani Macet, Banjir, Tata Ruang
Senin, 10 Oktober 2022
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan arahan kepada Heru Budi Hartono yang ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Jokowi meminta persoalan macet dan banjir diselesaikan.
"Kemarin saya udah saya sampaikan kepada Pak Heru utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir," ujar Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).
Jokowi juga meminta Heru menangani persoalan tata ruang di Jakarta. Jokowi ingin penanganan ketiga persoalan tersebut mengalami perkembangan signifikan.
"Harus ada progres perkembangan yang signifikan, yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang," ujar Jokowi.
Alasan Jokowi Pilih Heru
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkap alasan menunjuk Heru menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengaku sudah kenal lama sosok Heru.
"Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali sejak jadi apa Wali Kota di DKI kemudian waktu memegang badan keuangan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan rekam jejak Heru sudah teruji. Selain itu, komunikasi Heru dengan berbagai elemen juga dinilai baik.
"Saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, kemampuan saya tahu semuanya dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun sehingg kita harapkan nanti ada percepatan, percepatan," ujar Jokowi.
Heru sebelumnya ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI berdasarkan hasil Sidang Tim Penilai Akhir (TPA). Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.
Heru Budi Hartono bukan nama baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dikutip dari lama Jakarta.go.id, Heru pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Heru juga pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Heru juga pernah mengisi jabatan di Pemprov DKI di era Gubernur Basuki T Purnama (Ahok). Heru saat itu ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit. [detik.com]